PKS dan IDI Sepakat, Kebijakan Soal Corona Jangan Sekadar Imbauan

RM.id  Rakyat Merdeka - Presiden PKS, Sohibul Iman, menekankan, apa pun kebijakan pemerintah soal Corona, tidak boleh hanya sebatas imbauan. Tapi harus ada ketegasan dalam menerapkan.

Ia menyebut, sejak awal PKS menyarankan agar dilakukan lockdown secara parsial di daerah-daerah yang tinggi mobilitas dengan luar negeri. Tetapi, yang dipilih Pemeritah adalah imbauan soal social distancing.

Baca juga : Tekan Penyebaran Corona, KAI Kurangi Perjalanan Secara Bertahap

Ia mengakui, baik lockdown parsial maupun social distancing, tidak cocok dengan budaya bangsa Indonesia. Namun, permasalahannya bukan soal ketidakcocokan budaya tetapi soal kedisiplinan dan kepatuhan masyarakat.

"Jadi yang harus dilakukan pemerintah mau mengambil lockdown wilayah atau mau mengambil social distancing itu adalah menindaklanjutinya dengan mendisiplikan warga dan warga patuh pada pemerintah," ucap Sohibul, usai pertemuan dengan PB IDI di Jakarta, Kamis (26/3).

Baca juga : Polisi Bakal Tindak Tegas Warga yang Masih Bandel Berkerumun

Sohibul menegaskan, pilihan pemerintah mengenai social distancing akan tidak berdampak kala tidak ada penegakan aturan. "Kami sepakat dengan Ketua Umum IDI. Kalau kita pilih social distancing tapi nggak ada enforcement, sama aja. Libatkanlah Babinsa, RT/RW, tetap enforcementnya harus tegas. Kebijakan jangan tanggung-tanggung," urainya.

Ketua Umum PB IDI, Daeng M Faqih, mengatakan, Pemerintah harus melakukan penguatan dari kebijakan yang tidak diambil. "Apa itu penguatan? Kami meminta pemerintah tidak hanya mengimbau tapi melakukan pengawalan dan pengawasan. Dua yang kami minta untuk pengawalan dan pengawasan, satu social distancing jangan hanya diimbau untuk kesadaran masyarakat tapi betul-betul diawasi, dua karantina rumah itu betul betul diawasi karena karantina rumah ini strategis untuk memutus mata rantai," terang Daeng.

Baca juga : Jaga Pasokan Pangan, Kementan Teken Kerja Sama dengan Supplier dan Produsen

Daeng khawatir, jika tidak ada penindakan yang tegas, peningkatan kasus akan terus berlimpah. Jika kasus terus naik, tenaga kesehatan akan kewalahan dan terjadi seperti di luar negeri.

"Kapasitas pelayanan itu sudah terlampaui. Sekarang rumah sakit yang tersedia sudah terlampaui kapasitasnya itu jangan diulangi. Jadi mohon kalau lockdown tidak diambil, maka lakukanlah pengawasan yang ketat terhadap social distancing dan karantina rumah," ungkap Daeng. [KW]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.