Demokrat Ingatkan Jebakan Polarisasi Politik

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Demokrat berharap, tahun depan iklim demokrasi di Indonesia semakin baik. Untuk itu, pemerintah diminta lebih terbuka atas beragam masukan dan elite politik tidak menggunakan sistem polarisasi politik.

“Harapannya, politik kita tidak semakin oligarkis, ruang publik tidak dibatasi. Apalagi ditutup dengan sejumlah undang-undang atau peraturan-peraturan,” ujar Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Dewan Pimpinan Pusat (Balitbang DPP) Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di acara webinar bertajuk “Demokrasi Indonesia di Tengah Pandemi dan Resesi Ekonomi: Harapan untuk 2021”, kemarin.

Pandemi Covid-19, ujarnya, tak boleh membuat kualitas demokrasi di Indonesia semakin menurun. Menurutnya, ada beragam cara untuk menjaga kualitas berdemokrasi tetap baik. Misalnya, pemerintah tetap membuka keran kritik atas masukan dari berbagai pihak. “Terutama dalam menangani pandemi dan resesi ekonomi,” terang Herzaky.

Baca juga : Menristek Dorong Hasil Riset Dan Inovasi Dibumikan Untuk Ekonomi Nasional

Kewibawaan pemerintah memang perlu ditegakkan, tetapi, kata dia, transparansi, kredibilitas informasi lebih menjamin partisipasi publik dalam menyelesaikan berbagai permasalahan publik.

Demi menjaga kualitas demokrasi, para legislator di DPR diharapkan bisa lebih maksimal menjalankan fungsi check and balance-nya dengan lebih maksimal. “Harapannya, DPR bukan sekadar menjadi pendukung penguasa,” ujarnya.

Demikian juga dengan kelompok sosial, diharapkan bisa bergerak lebih maksimal. Yang tidak kalah penting, lanjut Herzaky, tahun depan masyarakat harus mewaspadai jebakan polarisasi politik. Sebaiknya, elite politik tidak menggunakan cara ini sebagai alat untuk mengekalkan kekuasaan dan memperoleh dukungan publik.

Baca juga : Sokong Pemulihan Ekonomi Di 2021, Tatalogam Group Luncurkan Baja Ringan Inovasi Baru

“Masyarakat pun diharapkan tidak ikut mengekalkan polarisasi, karena akan menghasilkan pertikaian mendalam,” terangnya.

Terkait hal ini, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia (Puskapol UI), Aditya Perdana berharap, pada 2021, DPR maupun pemerintah lebih serius dalam membahas Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu sebagai aturan main di Pemilu 2024.

“Jangan sampai, regulasi ini seolah bergulir kompromistis seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Undang-Undang Cipta Kerja,” ujarnya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.