Dark/Light Mode

Bikin Jenuh, Picu Polarisasi Politik

Persentase Preshold Disunat Aja Dah

Jumat, 22 Januari 2021 06:45 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Yanuar Prihatin. (Foto: Istimewa)
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Yanuar Prihatin. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Tingginya ambang batas presiden alias Presidential Threshold (Preshold) sangat disesalkan partai politik. Sebabnya, menghambat parpol mencalonkan jagoannya pada Pemilu Presiden (Pilpres).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) misalnya, terang-terangan tidak menghendaki lagi minimnya paslon yang bertarung pada Pemilu 2024. Partai yang lahir di era reformasi ini menginginkan keran demokrasi terbuka lebar, dan berharap semua partai bisa mencalonkan presiden.

Baca Juga : Yang Positif Covid Jangan Ngumpet, Segera Melapor

“Perlu jembatan atas kejenuhan Pemilu dua periode kemarin. Terutama memberikan kesempatan partai lain mencalonkan tokoh untuk pemilihan presiden,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Yanuar Prihatin, melalui keterangan tertulis yang diterima Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurutnya, Pemilu 2014 dan 2019 menimbulkan kejenuhan politik. Selain itu, juga berdampak pada munculnya polarisasi di masyarakat. Partai politik kecil dan menengah kesulitan mengusung wakilnya di Pilpres dengan Preshold sebesar 20 persen. Alhasil, hanya ada dua paslon di dua pemilu terakhir. Itu pun, hasil koalisi.

Baca Juga : DPR Puji Bawaslu Mamberamo Raya

Dikatakan, saat ini Preshold menjadi salah satu poin penting di pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pemilu sebagai aturan main di Pilpres 2024. Ada tiga opsi yang berkembang tentang Preshold.

Pertama, tetap di angka 20 persen, dikurangi, atau dihapus menjadi nol persen. Sejauh ini seluruh fraksi di DPR masih membahas dan mengukur kekuatan masing-masing partai di Pemilu 2024. “Tidak hanya partai di Senayan, parpol tanpa kursi juga diharapkan bisa berperan di proses pemilu nantinya,” kata anggota Komisi IIII DPR ini.

Baca Juga : Dapat Apa Hari Ini?

Selain soal Preshold, ambang batas parlemen alias Parliamentary Threshold (PT) dan suara partai non parlemen yang tidak terkonversi menjadi kursi wakil rakyat, juga menjadi sorotan di RUU Pemilu kali ini.
 Selanjutnya