Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Bikin Jenuh, Picu Polarisasi Politik

Persentase Preshold Disunat Aja Dah

Jumat, 22 Januari 2021 06:45 WIB
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Yanuar Prihatin. (Foto: Istimewa)
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB Yanuar Prihatin. (Foto: Istimewa)

 Sebelumnya 
Persoalan Preshold ini juga ditolak Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Persentase Preshold 20 persen membuat parpol dipaksa berkoalisi. Hal inilah yang membuat partai berlogo bulan sabit mengapit padi itu belum mencalonkan wakilnya untuk Pilpres 2024.

“Isu bursa capres koalisi baru akan matang pada akhir 2022 atau awal 2023,” ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP PKS), Al Muzammil Yusuf.

Baca juga : Ketua Parlemen Iran: Referendum, Solusi Politik Untuk Palestina

Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) juga ikut menolak wacana kenaikan ambang batas parlemen alias PT sebesar 7 persen. Partai yang baru berulang tahun ke-22 itu menilai, usulan kenaikan PT itu akan mengerdilkan demokrasi dan menghilangkan belasan juta suara rakyat Indonesia.

“PKPI secara tegas menolakdengan keras, usulan kenaikan PT sebesar 7 persen. PKPI juga berjuang melawan intoleransi dan radikalisme,” ujar Ketua Umum PKPI, Diaz Hendropriyono.

Baca juga : Bukan Hanya Corona, Pilkada Dibayangi Politik Identitas

Wacana krusial di Rancangan Undang-Undang Pemilu ini juga menjadi obrolan panas di kalangan Senator. Anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD utusan DKI Jakarta, Prof Jimly Asshiddiqie berkelakar, kalau Preshold terus naik sampai 30 persen, bisa melahirkan capres tunggal.

“Dari teori kalkulasi dan tafsir teks kaku, angka 20 persen atau 30 persen sama-sama tidak menutup peluang calon lebih dari 3. Tapi nyatanya, terbukti tidak mungkin. Kalau dibuat 30 persen bisa calon tunggal dan parpol diborong,” ujar Jimly di jejaring Twitter miliknya, @JimlyAs.

Baca juga : Bidik Milenial, PUPR Tingkatkan Sosialisasi Program Sejuta Rumah

Mantan Ketua Dewan Kehormatan Penyelengga Pemilu (DKPP) ini juga menganalogikan, Preshold 20 persen itu ketinggian dan hanya melahirkan dua pasangan calon. Jika itu kembali terjadi di Pemilu 2024, sama saja membajak sistem Pilpres dua ronde, sebagaimana amanat UUD 1945. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.