Qodari Dijewer PDIP Dan Gerindra

 Sebelumnya 
Menurutnya, usulan Jokowi-Prabowo di pilpres 2024 untuk menekan polarisasi, tidak lah logis. Lagipula, upaya menurunkan tensi politik akibat polarisasi terus dilakukan.

“Hasilnya sudah mulai cair. Yang belum cair kelompok radikal yang punya ideologi di luar Pancasila. Polarisasi terbentuk karena literasi politik yang belum memadai dan dimanfaatkan para demagog yang mengusung politik identitas,” katanya.

Dia juga menilai, usulan itu harus diamati secara seksama. “Sebenarnya siapa yg usul? Orang-orang yang iseng atau serius?” katanya.

Baca juga : Jokowi-Prabowo Apa Akan Terwujud Di 2024

Bila serius, tentu harus memahami Konstitusi, karena amandemen itu kewenangan MPR, dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dengan jelas.

“Ini hanya pancingan-pancingan untuk memantik pro-kontra agar politik tidak sepi. Orang menganggap ini sebagai dagelan politik saja,” cetusnya.

Senada, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai, gagasan Qodari keliru dan menabrak konstitusi.

Baca juga : Jokowi Dan Prabowo Jadi Saksi Pernikahan Atta Dan Aurel

Menurut Dasco, aturan presiden tiga periode itu harus melalui tahapan perubahan UUD terkait masa jabatan presiden. Dan hingga saat ini banyak berpandangan belum perlu ada perubahan UUD.

“Aturannya masih seperti semula. Saya sendiri merasa belum perlu (ada perubahan UUD 45, red),” kata Wakil Ketua DPR itu.

Sementara itu, hasil survei KedaiKOPI teranyar justru menyebut tingkat keterpilihan atau elektabilitas Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto mengungguli Presiden Jokowi.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.