Dark/Light Mode

Sibuk Kampanyekan Jokowi-Prabowo Di 2024

Qodari Dijewer PDIP Dan Gerindra

Selasa, 13 April 2021 07:00 WIB
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)
Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari terus mengkampanyekan Jokowi maju lagi pada Pilpres 2024 berpasangan dengan Prabowo Subianto. Jika pasangan ini terwujud, Qodari yakin mereka hanya akan melawan kotak kosong. Namun, kampanye Qodari ini ditolak mentah-mentah oleh PDIP dan Gerindra.

Kampanye Jokowi-Prabowo ini disampaikan Qodari dalam webinar Nesia Constitution, kemarin. Menurutnya, sejak 2014, pilpres di Indonesia memasuki babak baru. Tensi politik semakin kencang dan terjadi polarisasi.

“Konstelasi dan dukungan politik saat ini kebetulan memungkinkan Jokowi dan Prabowo menghadapi kotak kosong pada tahun 2024. Menurut saya, melawan kotak kosong akan sangat, sangat, sangat menurunkan tensi politik secara signifikan,” kata Qodari.

Baca juga : Jokowi-Prabowo Apa Akan Terwujud Di 2024

Kemudian, Qodari berbicara bahaya isu polarisasi dalam beberapa gelaran pemilihan kepala daerah, termasuk Pilpres 2019. Polarisasi yang terjadi, dan perlahan-lahan memecah belah persatuan Indonesia.

“Coretan di masjid yang bernuansa SARA. Bahkan ada fenomena warga meninggal dilarang disalatkan karena mendukung Ahok,” kata Qodari.

Dia yakin, pasangan Jokowi-Prabowo bakal didukung koalisi besar untuk 2024. Termasuk PAN yang juga diprediksi segera masuk ke kabinet.

Baca juga : Jokowi Dan Prabowo Jadi Saksi Pernikahan Atta Dan Aurel

“Karena barusan ada perubahan menarik. BKPM akan jadi Kementerian Investasi lalu Kemenristek akan digabung Mendiknas. Bisa jadi pintu reshuffle dan PAN bisa masuk. Kalau ini terjadi, maka Jokowi-Prabowo akan berhadapan dengan kotak kosong,” ujarnya.

Bagaimana tanggapan PDIP dan Gerindra? Politisi PDIP Hendrawan Supratikno menilai, gagasan itu lahir dari orang yang cemas dan risau terhadap masa depan demokrasi di Indonesia. Padahal, usulan itu harus melakukan amandemen Konstitusi terlebih dahulu.

“Belajar dari pengalaman masa lalu, prosesnya tidak mudah,” kata Hendrawan kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.