Ekonomi Minus, PKS Minta Pemerintah Perbaiki Kinerja Penanganan Pandemi

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati meminta pemerintah segera memperbaiki kinerjanya dalam menanganangi pandemi Covid-19. Pasalnya, jika abai,  maka efeknya bisa ke ekonomi. Indonesia bisa terjebak resesi.

Hal ini disampaikan Anis menyikapi kembali negatifnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan I-2021. Menurut wakil ketua BAKN DPR ini, pertumbuhan ekonomi yang masih minus 0,74 persen secara Year on Year (YoY) adalah bukti bahwa penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah belum serius dan efektif.

"Jika pemerintah tidak memperbaiki kinerjanya dalam penanganan pandemi Covid-19 maka kuartal II/2021 kembali akan mengalami pertumbuhan negatif dan terjebak resesi," ujar Anis dalam keterangannya, Jumat (7/5).

Baca juga : Indef: Pemerintah Harus Tindak Tegas Penimbun Gula

Menurutnya, selama ini penanganan pandemi di Indonesia masih belum konsisten. Sehingga ketinggalan dari negara negara lain yang ekonominya sudah tumbuh positif. Ini diperparah dengan kurangnya efektivitas kebijakan pemerintah dalam mempercepat pemulihan ekonomi.

Anis membeberkan, Badan Pusat Statistik (BPS) pada Rabu (5/5) mengumumkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mengalami minus 0,74 persen secara tahunan.

Beberapa sektor yang memiliki kontribusi terhadap PDB, sebut Anis, dalam data BPS juga masih mengalami kontraksi, antara lain: Industri Pengolahan (19,84 persen) sebesar 1,38; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (13,10 persen) sebesar 1,23 persen; konstruksi (10,8 persen) sebesar 0,79 persen. Hanya sektor pertanian yang mampu tumbuh positif (13,17persen) sebesar 2,95 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, sebut Anis, komponen pengeluaran terbesar dalam PDB juga masih mengalami kontraksi. Konsumsi Rumah Tangga (56,93 persen) sebesar 2,23 dan Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto atau investasi (31,98 persen) sebesar 0,23 persen.

Baca juga : Presiden 3 Periode Tak Melanggar Demokrasi

Menurut Anis kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sebagian besar digunakan untuk mendorong konsumsi dan daya beli masyarakat masih perlu ditingkatkan efektivitasnya.

"Manajemen pendistribusian bansos, khususnya validitas data perlu dibenahi, mengingat temuan KTP ganda oleh Kemensos. Selain itu, masih besarnya SILPA tahun 2020 dan saldo pemerintah daerah dilembaga perbankan, menunjukkan kebijakan belanja baik pusat maupun daerah belum efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi." katanya.

Anggota Komisi XI DPR ini juga mengingatkan, tantangan pada triwulan II 2021 jauh lebih besar, kebijakan pelarangan mudik tanpa ada alternatif untuk mendorong daya beli dan konsumsi masyarakat, akan membuat perekonomian nasional masih tertekan.

Baca juga : Menko PMK Apresiasi Penanganan Stunting Di NTT

"Pemerintah jangan terlalu ambisius dengan target pertumbuhan mencapai 7 persen, tetapi tetap realistis dengan pergerakan ekonomi yang masih dipenuhi ketidakpastian," pungkasnya. [SSL]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.