Dark/Light Mode
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
RM.id Rakyat Merdeka - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kembali sibuk mengklarifikasi urusan pencapresannya. Kali ini, dengan tegas Ganjar menyatakan tidak sedang menggalang kekuatan untuk nyapres di 2024. Mas Ganjar ciyus nih?
“Sing arep maju iki sopo? (yang mau maju itu siapa) ke Pilpres 2024,” kata Ganjar, usai menghadiri acara seminar di kawasan Taman Budaya Jawa Tengah, Solo, Selasa (1/6) sore.
Sehari kemudian, tepatnya kemarin, Ganjar kembali bicara soal pilpres. Kali ini, dia bilang, PDIP sudah memiliki aturan soal pencapresan.
Baca juga : Ganjar Langsung Muji Puan Setinggi Langit
“Di PDIP itu, seluruh keputusannya sesuai dengan Kongres V, diserahkan kepada Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri). Sudah, titik, tidak ada komanya,” kata Ganjar sebelum memimpin rapat vaksinasi Covid-19 di Kantor Pemprov Jateng.
Ganjar menegaskan, saat ini sedang fokus menangani lonjakan kasus Covid-19 di Jateng, terutama di Kabupaten Kudus. Sebagai gubernur, dia bertugas membereskan masalah tersebut.
Lantas, bagaimana dengan kelompok relawan Ganjarist yang mendeklarasikan dirinya sebagai capres? Mantan anggota DPR dua periode itu mengaku tak tahu menahu. Dia tidak mengenal seorang pun dari relawan yang mengatasnamakan diri sebagai Ganjarist. “Nggak-enggak (tidak kenal),” ujar Ganjar.
Baca juga : Ganjar Bisa Berlaga Di Konvensi NasDem
Dia pun menanggapi soal kabar hubungannya dengan Puan Maharani yang dikabarkan tengah renggang.
“Hingga saat ini, saya sama Mbak Puan baik-baik saja, tidak ada masalah,” tandasnya.
Politisi PDIP, Sony T Danaparamita menilai, pernyataan Ganjar tidak maju itu memang sudah semestinya dilakukan. Menurutnya, semua kader PDIP mengerti semua urusan penugasan sudah diatur dalam aturan partai. Begitu juga soal urusan capres. Itu merupakan hak prerogratif Ketua Umum.
Baca juga : Sandi Happy Munas Kadin Digelar Di Bali
“Kalau tidak mengetahui itu, berarti dia bukan kader partai,” katanya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
