Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Tolak Amandemen UUD 1945

Golkar Bersama Masyarakat

Rabu, 23 Juni 2021 07:00 WIB
Politisi senior Partai Golkar Idris Laena. (Foto: ANTARA/Aprillio Akbar)
Politisi senior Partai Golkar Idris Laena. (Foto: ANTARA/Aprillio Akbar)

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai Golkar menyambut baik sikap kritis masyarakat ihwal penolakan terhadap amandemen kelima Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Apalagi, ada upaya menjadikannya sebagai pintu masuk mengubah aturan main masa jabatan presiden menjadi tiga periode.

“Sebanyak 84,3 persen rakyat Indonesia ingin pemilihan presiden tetap dilaksanakan secara langsung, bukan oleh MPR,” ujar politisi senior Partai Golkar Idris Laena kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca juga : LaNyalla Serukan PLN Ringankan Beban Masyarakat Miskin

Menurutnya, persentase angka ini merupakan hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang menganggap Pancasila dan UUD 1945 sebagai rumusan konsensus terbaik. Nah, jika pemilihan presiden dikembalikan ke MPR, tentunya menjadi kemunduran demokrasi.

Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR ini juga menyebut rasionalitas politik masyarakat saat ini cukup baik. Dalam hasil survei SMRC juga disebutkan, ada 74 persen masyarakat yang berpendapat, presiden harus bertanggung jawab kepada rakyat.

Baca juga : Perpusnas-Kementan Kolaborasi Cerdaskan dan Sejahterakan Masyarakat

“Artinya, ini masih sejalan dengan konstitusi yang menyebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945,” ujar Idris.

Dengan demikian, bisa disimpulkan rasionalitas masyarakat saat ini menginginkan adanya pembatasan kekuasaan presiden sesuai amanat reformasi, yaitu dua periode saja.

Baca juga : Dirjen Pol Dan PUM Kemendagri Minta Kepala Daerah Tingkatkan Kewaspadaan Dini Masyarakat

Mantan Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma’ruf Amin ini juga menyayangkan, belakangan ini muncul narasi presiden tiga periode yang tentunya berdampak kepada nama baik Jokowi.

Padahal, pemerintah di bawah komando Presiden Jokowi terbukti berjalan baik meski sedang dilanda pandemi Covid-19.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.