Dirjen Pol Dan PUM Kemendagri Minta Kepala Daerah Tingkatkan Kewaspadaan Dini Masyarakat

RM.id  Rakyat Merdeka - Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Pol dan PUM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar, meminta kepala daerah melakukan kewaspadaan dini masyarakat. Tak hanya itu, Bahtiar juga berpesan agar kepala daerah mampu menjaga hubungan baik secara vertikal maupun horizontal.

Hal itu disampaikannya dalam Pembekalan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri bagi Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wakil Wali Kota Tahun 2021 Gelombang II secara daring dari Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Senin (14/6).

Kewaspadaan Dini adalah serangkaian upaya/tindakan untuk menangkal segala potensi ancaman, tantangan, hambatan dengan gangguan dengan meningkatkan pendeteksian dan pencegahan dini.

Hal ini diberdayakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol, yang memiliki tugas sentral sebagai intelijen daerah dalam melaksanakan deteksi dini kewaspadaan di daerah.

Baca juga : Kemendagri Minta DKPP Terus Jaga Kode Etik Penyelenggaran Pemilu

"Saya kira ini penting disampaikan kepada bapak/ibu Bupati dan Walikota, dalam hal kewaspadaan dini masyarakat, kepala daerah itu adalah Kepalanya Forkopimda, kemudian dalam hal melakukan deteksi dini masyarakat, bapak/ibu dibantu Kesbangpol," ujar Bahtiar.

"Sudah ada unit yang membantu bapak/ibu, yaitu Kesbangpol, itulah yang membantu urusan pemerintahan umum di Provinsi kabupaten dan kota sehingga bapak/ibu semua harus memanfaatkan betul peran Kesbangpol," tambahnya.

Bahtiar juga mengatakan, Kesbangpol menjadi mata-telinga kepala daerah untuk mendeteksi hal-hal yang mengganggu urusan pemerintahan umum. "Di samping laporan kepala dinas, camat, lurah, dll, ini (Laporan Kesbangpol) menggambarkan keadaan sebenarnya, ada potensi konflik, masalah, dan seterusnya," bebernya.

Sentralnya posisi Kesbangpol dalam membantu Kepala Daerah dalam melakukan deteksi dini kewaspadaan masyarakat, dimintanya dapat difungsikan dan diberdayakan dengan baik, serta didukung dengan SDM yang andal dan anggaran yang cukup.

Baca juga : Program Sarhunta Diklaim Tingkatkan Wisata Labuan Bajo

"Saya pastikan kepala daerah yang tidak mendayagunakan Kesbangpolnya dengan baik, dia akan mengalami kesulitan dalam hubungan politik, menghambat pembangunan, dan juga dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum," tutur Bahtiar.

Tak hanya itu, Bahtiar juga meminta kepala daerah melalui pencegahan dan penanganan konflik sosial, konflik politik dan pemerintahan melalui pengefektifan peran Kesbangpol. Sebab, menurutnya, konflik tersebut akan menghambat pembangunan jika tak dicegah dengan deteksi dini.

Kepala daerah juga dituntut untuk membina hubungan dengan partai politik, DPRD dan kekuatan politik di daerah. Kerukunan sosial dan kerukunan umat beragama juga perlu dibina dengan baik. Apalagi bangsa Indonesia memiliki organisasi kemasyarakatan (ormas) yang memiliki latar belakang beragam.

Ormas sebagai salah satu bentuk hak konstitusi warga negara pun perlu dibina dengan baik. Jangan sampai, menjamurnya ormas hingga ke tingkat desa/kelurahan menjadi potensi berkembang biaknya pemahaman di luar ideologi Pancasila.

Baca juga : Presiden Ingin Bandara Soedirman Tingkatkan Ekonomi Warga Jateng

"Ada kemerdekaan yang namanya, berserikat berkumpul, maka banyak sekali ormas yang berdiri di daerah, ini kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi kelompok-kelompok penekan, maka harus diberikan tugas ke Kesbangpol untuk melakukan pengelolaan kepada ormas-ormas," tandasnya. [NOV]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.