Kiai Said: Kita Percaya KPU, Bawaslu dan MK

RM.id  Rakyat Merdeka - Dimotori KH Maimun Zubair dan Habib Luthfi bin Yahya, ratusan ulama dan habaib menggelar pertemuan di Hotel Kartika, Jakarta, Jumat (3/5). Salah satu keputusannya, masyarakat diminta menyerahkan urusan pemilu kepada KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Para ulama dan kiai khawatir dengan perkembangan situasi politik terakhir. Terutama, klaim kemenangan salah satu kubu capres, dan isu pemilu curang. Kekhawatiran itu dirasakan juga oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al Anwar Sarang KH Maimoen Zoebair, dan Ketua Forum Sufi Internasional Habib Luthfi Yahya.

Kedua ulama kharismatik ini menginisiasi pertemuan ulama, habaib dan cendekiawan muslim untuk membahas situasi terkini. Acara ini diisi tausiyah dari para ulama, habaib dan cendekiawan. Beberapa yang memberi nasehat antara lain Ketum PBNU Said Aqil Siradj, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar dan lain-lain.

Pertemuan bertajuk "Multaqo Ulama dan Habaib Cendekiawan Muslim untuk Kemaslahatan Bangsa" ini yang dihadiri 1.500 peserta ini, dimulai pukul 20.30 WIB. Sebelum dimulai, para peserta diajak menyaksikan penampilan Tarian Sufi Darwis, shalawatan yang dipimpin Hadad Alwi, dan penampilan Sam Bimbo yang membawakan lagu "Sajadah Panjang".

Baca juga : Ma’ruf Dan Sandi Bakal Kopdar Di Bulan Ramadhan

Ulama dan habaib yang datang terbilang lengkap. Dari mana-mana. Ada kiai, pimpinan ormas dan pengasuh pondok pesantren dari daerah seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Pengasuh Ponpes Al Amin Kediri KH Anwar Iskandar, Pengasuh Ponpes Roudlatul Mutaalimin Banten Buya Muhtadi dan Ketua Cendekiawan Muslim Muhammadiyah Najib Burhani.

Dari cendekiawan muslim, ada Prof. Maskuri Abdulillah, KH Masdar F Mas’udi, Habib Salim Jindan, dan lain-lain. Tokoh pertama yang memberikan sambutan adalah Ketum PBNU Said Aqil Siradj.

Dalam pidatonya, Said menyampaikan rasa syukur karena kita baru saja menyelesaikan pemilu dengan damai, tenang dan tenteram. Ini menunjukkan kepada dunia, Indonesia yang mayoritas beragama Islam sudah dewasa. Sudah matang berdemokrasi.

Kiai Said Bersyukur karena demokrasi yang kita banggakan adalah demokrasi beradab berakhlak dan berbudaya. “Percuma kalau kita bernegara, berbangsa dan beragama, kalau kita tidak berakhlak dan berbudaya,” katanya.

Baca juga : Seskab: Kalau Prabowo-Sandi Menang, Ceritanya Beda Lagi

Said mengingatkan, jangan memaknai demokrasi dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Kebebasan ada batasnya. Dia pun mengajak hadirin mengambil pelajaran dari umat Islam di Andalusia, Spanyol. Umat Islam di sana sudah melahirkan ulama-ulama yang hebat. Ilmuwan yang pintar- pintar. Namun sayang, Islam di sana akhirnya hilang tak bersisa. Kenapa Islam bisa hilang di Spanyol? Said bilang karena perpecahan. Umat Islam terpecah menjadi kerajaan kecil-kecil. Akhirnya, hanya mementingkan kelompok masing-masing. Dan bermusuhan satu sama lain.

“Akhirnya Andalusia dicaplok. Sampai tak ada lagi Islam di Spanyol. Apa kita mau seperti Andalusia?" tanya Said. Said menyampaikan, omongannya bukan dalam rangka politik praktis. Tapi politik kebangsaan. Karena ulama memiliki dua tanggung jawab. Memahami agama serta membimbing, menyayangi, dan mengayomi masyarakat. Memberikan sikap optimis dan sebagainya. Ulama adalah memelihara masyarakat. Memberi contoh jalan yang benar.

“Tidak ada ulama nakut-nakutin intimidasi, ngajak orang pesimis. Apalagi meneror, intimidasi dan mengancam,” ujar Said Aqil. “Jangan dengarkan yang ke sana kemari, bohong adu domba, dan menimbulkan per- musuhan,” sambungnya.

Soal pemilu, Said mengajak hadirin menunggu hasil KPU 23 Mei nanti. “Kita percayakan kepada KPU, Bawaslu dan DKPP,” tuntasnya.

Baca juga : Saran SBY: Dialog...Dialog...Dialog...

Ada 20 orang yang dijadwalkan memberi ceramah. Secara umum, ada garis besar yang disampaikan para ulama yang memberikan tausiyah itu. Pertama, mengajak umat tak ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berpotensi menciptakan keresahan, instabilitas, perpecahan dan kekacauan di masyarakat.

Kedua, para ulama sepakat bahwa hukum taat kepada pemerintah atau ulil amri adalah wajib. Kaum Muslimin tidak diperolehkan memberontak ulil amri. Karena itu jika dikaitkan dengan permasalahan pemilu, ulil amrinya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu, dan MK. Seluruh umat Islam wajib taat kepada keputusan tiga lembaga ini jika menyangkut masalah hasil pemilu.

Karena ketiganya adalah lembaga negara yang diberi wewenang berdasarkan UU, untuk menyelenggarakan pemilu dan mengumumkan hasilnya. [BCG]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.