Dark/Light Mode

Cegah Gejolak Sosial

Partai Prima Minta Pemerintah Genjot Vaksinasi Dan Bansos

Jumat, 23 Juli 2021 21:43 WIB
Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono. (Foto: Ist)
Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono. (Foto: Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono mengingatkan potensi gejolak sosial dari kondisi Pandemi Covid-19 yang belum terkendali ini. Sebab, dampak pandemi bukan hanya menimpa sektor kesehatan, tetapi juga ekonomi masyarakat yang kian terpuruk.

Jika tidak segera diantisipasi, akan muncul gerakan kekecewaan rakyat secara massal. Ujungnya, kondisi sosial dan keamanan tak kondusif. Saat ini saja, muncul berbagai ajakan aksi menentang pemerintah.

"Ini rumput kering. Gampang digerakan. Gampang dibakar. Situasi objektifnya saat ini sangat krusial. Pandemi belum terkendali, rakyat semakin susah. Belum nanti muncul gelombang tiga pandemi dan kemungkinan bertahan lama," ungkap Agus Jabo di Kantor DPP Prima, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat (23/7).

Untuk mengeliminir gejolak sosial ini, lanjut Jabo, pemerintah harus mulai serius mengatasi dua hal. Pertama adalah sektor kesehatan. Yakni dengan segera menangani dan mengendalikan pandemi dengan serius.

Berita Terkait : Ketua DPD Sarankan Pemerintah Antisipasi Lonjakan Pengangguran

Untuk ini, Jabo mendukung penuh program vaksinasi untuk menciptakan herd immunity. "Segera percepat vaksinasi secara masif. Jangan bergantung pada vaksin impor. Kalau perlu, bikin vaksin sendiri. Apapun itu namanya. Kita punya SDM-nya," ujar Jabo.

Mantan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) ini menyarankan, sebagai langkah percepatan, program vaksinasi dilakukan dengan menggandeng perangkat hingga tingkat RT. Dikatakannya, Indonesia sebenarnya punya infrastruktur birokrasi hingga di tingkat paling bawah.

"Di Italia kolaps karena mereka tak punya aparat sampai ke RT. Jadi, seluruh pihak, gotong royong membantu vaksinasi. Dari mulai polisi, puskesmas, babinsa, kelurahan hingga ke RT, manfaatkan struktur yang ada," sarannya.

Kedua, untuk mencegah gejolak sosial, pemerintah juga harus mencukupi kebutuhan rakyat. Yakni dengan menyalurkan berbagai Bantuan Sosial (Bansos) dengan tepat sasaran. Seperti halnya vaksinasi, penyaluran Bansos juga bisa memanfaatkan instrumen struktur birokrasi hingga ke level paling bawah.

Berita Terkait : Kapolri Instruksikan Jajarannya: Percepat Penyaluran Bansos

"Kemudian, Bansos segera didistribusikan dengan tepat sasaran. Agar masyarakat menjadi tenang," kata Jabo.

Diingatkannya, jika kedua hal ini tidak dilakukan, gelombang kekecewaan rakyat akan memuncak. Gampangnya, lanjut Jabo, pemerintah harus menelurkan kebijakan yang bikin pihak yang mau memanfaatkan pandemi dan membuat kondisi tak stabil, tak punya celah.

"Ini situasi agak sulit. Makanya, keputusan jalan tengah perpanjangan PPKM tepat. Intinya, kalau masyarakat sejahtera, tidak akan teriak. Karena rakyat harus bertahan hidup. Tukang tambal ban, tukang pecel lele, yang pendapatannya harian, kalau ini bisa dijamin, beres. Mereka tidak akan marah. Beri kelonggaran kepada masyarakat bawah ini," imbaunya.

Selain itu, Jabo mewanti-wanti sikap para pemimpin dan pejabat pemerintahan.

Berita Terkait : PT Lontar Papyrus Pulp And Paper Industry Vaksinasi 1.200 Karyawannya

"Kalau rakyat diminta rekoso (sengsara), pemerintah di atas juga dong. Pemimpin harus kasih contoh, teladan, dan mengayomi. Pejabat negara yang bicara di televisi, jangan sembarangan bicara, jaga komunikasi. Aparat di ujung tombak di lapangan juga harus humanis. Kalau gotong royong semuanya sinergi, saya yakin kita akan selamat melewati pandemi," pungkasnya. [FAQ]