Dark/Light Mode

Geram Kasatpol PP Sorong Mau Bubarkan Vaksinasi Covid-19

Ahmad Ali: Yang Halangi Vaksinasi, Tangkap Saja!

Senin, 23 Agustus 2021 07:13 WIB
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad M Ali. (Foto: Istimewa)
Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad M Ali. (Foto: Istimewa)

RM.id  Rakyat Merdeka - Satpol PP Kota Sorong, Papua yang berupaya membubarkan vaksinasi massal menuai reaksi keras. Setelah warga yang memprotes arogansi aparat, Partai NasDem pun turut menyesalkan arogansi yang ditunjukkan penguasa daerah di Timur Indonesia itu.

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad M Ali menegaskan, hukum tertinggi di saat bencana seperti saat ini adalah keselamatan rakyat. Arogansi yang ditunjukkan pemerintahan pada level apapun, berpotensi menggadaikan keselamatan rakyat. Karena itu, Ali memprotes keras pertunjukan arogansi di saat upaya penyelamatan rakyat sedang dipikul gotong royong oleh masyarakat.

Baca juga : Ahmad Ali: Yang Halangi Vaksinasi, Tangkap Saja!

“Partai NasDem menginisiasi vaksinasi massal di berbagai daerah karena komitmen kuat kita terhadap hukum tertinggi keselamatan rakyat. Siapapun yang menghalangi upaya menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid-19, adalah musuh kemanusiaan,” katanya.

Lebih jauh Ahmad Ali mengatakan, program vaksinasi masal yang diinisiasi Partai NasDem adalah upaya membantu Pemerintah untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok. Partai NasDem telah memenuhi persyaratan menjadi pendistribusi vaksinasi. Menurutnya, aparat Satpol PP yang melarang pelaksanaan vaksinasi di Kota Sorong dan kota lainya harus ditindak.

Baca juga : Kapolri Imbau Warga Medan Positif Covid Jalani Isolasi Di Isoter

“NasDem sejak awal selalu berkoordinasi dengan Pemerintah. Jadi tidak ada alasan sama sekali, apa yang kami lakukan itu dilarang. Kami minta aparat kepolisian tidak ragu menangkap oknum dan Ketua Satpol PP yang terang-terangan melawan Undang-Undang Karantina Kesehatan ini,” tegasnya.

Politisi asal Sulawesi Tengah ini mengatakan, terus mengawal program vaksinasi massal yang dilakukan partainya di berbagai daerah. Dia menegaskan, pelarangan penyelenggaraan vaksinasi akibat pemahaman birokratis yang keliru harus ditindak tegas dan terukur oleh Pemerintah pusat maupun daerah.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.