Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Sebelumnya
“Itu pun hak Presiden. Kader-kader PBB banyak, dan siap membantu Presiden baik langsung maupun tidak langsung,” tutupnya.
Seperti diketahui, wacana PAN mendapatkan posisi menteri jika ada reshuffle kabinet santer terdengar. Pengamat Komunikasi Politik, Emrus Sihombing menganalogikan, tidak ada makan siang gratis dalam politik. Termasuk, dukungan PAN untuk Jokowi.
Baca juga : Ular Besar Sedang On Fire
“Besar sekali kemungkinan PAN akan masuk di sisa kabinet Jokowi-Ma’ruf. Berkaca kepada konsep politik kekuasaan itu, saya berbuat apa dan dapat apa,” ujar Emrus kepada Rakyat Merdeka.
Dosen Universitas Pelita Harapan (UPH) ini menduga, akan terjadi perombakan kabinet, tepatnya setelah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) disahkan. “PAN akan berada di jajaran kabinet, dapat satu kursi di kabinet seperti periode pertama,” ungkapnya.
Baca juga : Mantan Tahanan Guantanamo Jadi Menteri Pertahanan Taliban
Untuk diketahui, beredar wacana PAN akan mendapatkan jatah kursi menteri antara Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) yang kini dipegang Prof Muhadjir Effendi, atau Menteri Perhubungan yang sedang dipimpin Budi Karya Sumadi.
Namun Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menepis asumsi partainya gabung ke Pemerintah karena posisi jabatan menteri. Baginya, ini adalah ikhtiar partainya dalam membantu rakyat melawan pandemi Covid-19. “Hukumnya fardhu ain alias wajib membantu rakyat saat ini,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka.
Baca juga : Lawan Hasil Survei dengan Meme, Pakar: Kejaksaan Lebay
Diungkapkan, ketika PAN diundang Presiden Jokowi melakukan rapat koalisi parpol pendukung Pemerintah beberapa waktu lalu, ditegaskannya, tidak ada pembahasan soal kabinet. Karena urusan jabatan menteri itu adalah hak preogratif Presiden. [BSH]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya