Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Menkes: Kesehatan Salah Satu Modal Utama Capai Target Indonesia Emas 2045
- Jangan Sampai Kehabisan, Tiket Proliga Bisa Dibeli di PLN Mobile
- Temui Cak Imin, Prabowo Ingin Terus Bekerjasama Dengan PKB
- Jaga Rupiah, BI Naikkan Suku Bunga 25 Bps Jadi 6,25 Persen
- Buntut Pungli Rutan, KPK Pecat 66 Pegawainya
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
RM.id Rakyat Merdeka - Partai Amanat Nasional (PAN) menanggapi santai peringatan keras dari Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, agar tidak bermain politik dua kaki dalam koalisi parpol pendukung Pemerintah.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi menegaskan, partainya sama sekali tidak menggunakan strategi politik dua kaki. Pada saat menjelang Pilpres 2019, ada perbedaan dalam pilihan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Untuk menegakkan fatsun politik, PAN memilih mengundurkan diri dari kabinet.
Baca juga : PSI Libas Partai Lawas
“PAN tetap mengedepankan moral berpolitik dalam sikap dan perilakunya,” tegas Viva kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Pasca Pilpres 2019, semua kekuatan politik nasional bersatu. Bahkan, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang didukung PAN, Prabowo Subianto dan Sandiaga S Uno diangkat Presiden terpilih Joko Widodo menjadi menteri untuk membantu tugas-tugas kenegaraan.
Baca juga : Balas Kritikan Dokter
Soal kritik PAN terhadap Pemerintah saat itu, kata dia, itu hal biasa dalam sistem pemerintahan demokrasi. Harus ada check and balances untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Semua partai yang ada di DPR melakukannya untuk menjalankan fungsi konstitusionalnya, yakni dalam hal legislasi, budgetting, dan controlling atau pengawasan.
“Dalam praktik berdemokrasi, kita menyaksikan beberapa anggota Fraksi DPR pendukung Pemerintah justru bersuara dan mengkritik keras kementerian atau Pemerintah. Hal itu justru kewajiban parpol pendukung Pemerintah, agar pemerintahan berjalan bersih, bermanfaat, taat hukum, dan melayani rakyat,” jelasnya.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya