Kubu KLB Deli Serdang: Yusril Dibayar Rp 100 Miliar? Hoax Itu...

RM.id  Rakyat Merdeka - Mantan Ketua DPC Demokrat Kabupaten Sula yang kini merapat ke kubu KLB Deli Serdang, Azrin Duwila membantah gosip yang menyebut Yusril Ihza Mahendra dibayar Rp 100 miliar untuk menjadi kuasa hukum KLB Deli Serdang.

Terkait judicial review atau uji materi ke Mahkamah Agung (MA), terhadap AD/ART Partai Demokrat tahun 2020.

"Nggak benar itu. Tuduhan tanpa bukti. Hoax," kata Azrin dalam jumpa pers di Rumah Makan Kapau, Pondok Indah, Jakarta, Sabtu (2/10).

Lantas, berapa bayaran Yusril sebenarnya? "Tidak etis kalau kita sebut," kilahnya. 

Baca juga : Yusril Jawab: He...he..he..

Terkait hal tersebut, mantan Ketua DPC Partai Demokrat Ngawi, Muhammad Isnaini Widodo mengungkap, pertemuan dengan Yusril sama sekali tidak membahas bayaran atas jasa membantu menyelesaikan permasalahan hukum Partai Demokrat.

"Kami berempat mengambil kuasa hukum Pak Yusril, karena komitmennya jelas. Jadi, kalau di luaran sana berkembang opini terkait nominal rupiah, itu sama sekali tidak ada. Murni tidak ada," papar Isnaini.

"Kalaupun ada uang bayaran ke Yusril Ihza Mahendra, itu wajar. Karena tidak ada makan siang yang gratis. Tapi, jumlahnya nggak sampai Rp 100 miliar," tegasnya.

Senada, mantan Ketua DPC Tegal Partai Demokrat Ayu Palaretins menjelaskan, Yusril enggan mematok bayaran dalam mengurus persoalan hukum tersebut.

Baca juga : Kubu KLB Demokrat Siap Menang, Juga Siap Kalah

"Saya bilang, kami khawatir nggak bisa bayar. Karena Prof. Yusril sangat luar biasa terkenalnya. Tapi, beliau bilang nggak apa-apa. Kita kan berteman. Begitu katanya,” tuturnya.

"Kami sampai nggak enak sendiri, dengan rumor yang menyebut, Yusril dibayar Rp 100 miliar," lanjut Ayu.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat kubu AHY, Andi Arief menegaskan, partainya tak gentar menghadapi kuasa hukum kubu KLB Deli Serdang, Yusril Ihza Mahendra.

Andi Arief juga menuding Yusril menjadi kuasa hukum Partai Demokrat kubu KLB Deli Serdang, lantaran mendapat tawaran Rp 100 miliar.

Baca juga : Miris, Guru Di Pandeglang Cuma Digaji Rp 50 Ribu

“Kami cuma tidak menyangka, karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran Anda Rp 100 miliar sebagai pengacara, lalu Anda pindah haluan ke KLB Moeldoko,” cuit Andi pada 29 September lalu. [UMM]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.