Dark/Light Mode

Ketum AHY Diakui Pemerintah, Kader Demokrat Diminta Awasi Penggunaan Atribut Ilegal

Kamis, 7 Oktober 2021 21:54 WIB
Ketum AHY Diakui Pemerintah, Kader Demokrat Diminta Awasi Penggunaan Atribut Ilegal

 Sebelumnya 
Penolakan Pemerintah terhadap KLB ilegal yang diselenggarakan kekuatan eksternal ini sempat membuat lega masyarakat. Khususnya elemen-elemen masyarakat sipil, ditengah terus turunnya kualitas demokrasi dan kebebasan sipil di Indonesia.

Baca juga : Wasekjen Partai Demokrat Dukung Pembangunan Fasilitas Lapas

Tapi pihak KLB ilegal yang didukung dan melibatkan KSP Moeldoko ini rupanya belum jera. Dan kini mencoba upaya hukum, walaupun ditengah jalan satu persatu pendukungnya rontok. 

Baca juga : Kemendes Janji Pertahankan Perhargaan Sistem Merit Dari KASN

Upaya hukum yang melibatkan Yusril Ihza Mahendra juga dikritik para ahli hukum dari berbagai kampus di Indonesia.

Baca juga : Cetak Pemimpin Andal, Kemenpora Gelar Pelatihan Peningkatan Potensi Akademik Pemuda

Karena tidak cermat, mengandung kesalahan logika (logical fallacy). Sehingga berpotensi menimbulkan kekacauan hukum (legal anarchy). [FAZ]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.