Ketum AHY Diakui Pemerintah, Kader Demokrat Diminta Awasi Penggunaan Atribut Ilegal

RM.id  Rakyat Merdeka - Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menegaskan, tidak ada konflik internal, apalagi dualisme kepemimpinan di Partai Demokrat.

"Partai Demokrat yang diakui Pemerintah hanya satu, pimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)," tegas Teuku Riefky Harsya.

Untuk itu, pihaknya menginstruksikan agar seluruh pengurus serta kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia untuk setia dan waspada. 

Baca juga : Wasekjen Partai Demokrat Dukung Pembangunan Fasilitas Lapas

Instruksi ini ditandatangani oleh Sekjen DPP Partai Demokrat atas nama Ketum dan beredar luas di kalangan pengurus dan kader. 

Dalam instruksi tersebut, Sekjen Riefky Harsya juga menyerukan para pengurus dan kader untuk memantau serta mengawasi penggunaan atribut-atribut Partai Demokrat secara ilegal.

Pihaknya mengimbau agar seluruh elemen partai untuk merespons dengan cepat dan tepat berbagai perkembangan yang terjadi. Khususnya terkait acara pertemuan, konferensi pers, kehadiran di sidang pengadilan.

Baca juga : Kemendes Janji Pertahankan Perhargaan Sistem Merit Dari KASN

"Dan kegiatan-kegiatan lain dimana atribut Partai Demokrat dipakai oleh mantan kader, terutama mereka yang telah dipecat karena terlibat kudeta dalam Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD)," katanya.

Para pengurus dan kader diminta melaporkan penyalahgunaan atribut tersebut pada pihak yang berwajib. Dengan pasal pelanggaran hak cipta serta melaporkannya juga pada tim Satgas DPP Partai Demokrat.

Meski berada di luar Pemerintahan kata Riefky, Partai Demokrat dan Ketum AHY terus memperoleh kenaikan elektabilitas yang konsisten dalam berbagai survei.

Baca juga : Cetak Pemimpin Andal, Kemenpora Gelar Pelatihan Peningkatan Potensi Akademik Pemuda

Menurutnya, kenaikan tren itu dimanfaatkan oleh oknum penguasa, untuk mengambil alih Partai dan menjadikannya sebagai kendaraan politik menuju ajang kontestasi di tahun 2024.

Upaya pengambilalihan itu terjadi sejak 1 Februari 2020, dengan memanfaatkan sejumlah mantan kader yang telah dipecat. 
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.