Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU
Soal Jadwal Pemilu 2024
NasDem Prihatin, Kok Parpol Koalisi Pemerintah Berantem
Senin, 11 Oktober 2021 07:25 WIB
RM.id Rakyat Merdeka - Penetapan waktu pelaksanaan Pemilu 2024 masih terjadi tarik ulur antara Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR. Pemerintah menginginkan 15 Mei 2024, sedangkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) 21 Februari 2024.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai (DPP) Partai NasDem, Effendi Choirie mengajak semua pihak mau berkompromi agar persoalan itu tidak berlarut-larut. “Tidak musim lagi saling ngotot-ngototan atau merasa paling benar sendiri,” ujarnya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurutnya, usulan Pemerintah maupun KPU punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Tinggal dicari mana yang paling mendekati kebaikan dan kebenaran. “NasDem akan mengambil mana yang terbaik. Apalagi bicara soal waktu dan tanggal, itu masalah teknis yang bisa dibicarakan dengan baik,” ucapnya.
Baca juga : Kembangkan BLK Maritim, Kemnaker Apresiasi Pemerintah Austria
Pria yang akrab disapa Gus Choi ini prihatin, partai yang tergabung dalam koalisi pendukung Pemerintah ada yang berbeda pendapat. Seharusnya, parpol koalisi Pemerintahan menyelesaikan perbedaan pendapat itu dalam kamar. Supaya tidak menimbulkan citra buruk di mata masyarakat, dia mengusulkan agar secepatnya diputuskan.
“Harusnya didiskusikan dulu dengan matang. Jangan berantemnya di DPR. Masa koalisi kayak gitu. Mestinya kan sudah clear dari awal,” sesalnya.
Soal penolakan pada 15 Mei 2024 yang bertepatan Ramadan, Gus Choi justru mengatakanpuasa menjadi ladang beribadah. “Berpolitik itu ibadah. Puasanya ibadah, memberi zakat fitrah ibadah. Jadi kampanye pas puasa juga banyak ibadahnya,” tandasnya.
Baca juga : Menaker Ida: Urusan Pasar Tenaga Kerja, Pemerintah Serius
Sebelumnya, Ketua Komisioner KPU, Ilham Saputra mengusulkan hari pencoblosan digelar lebih cepat, yakni pada 21 Februari 2024. Landasan utamanya, agar memiliki rentang waktu yang cukup panjang pasca pemilu. Juga persiapan menghadapi pesta demokrasi selanjutnya.
Gayung bersambut, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD justru mengatakan pihaknya ingin Pemilu mundur menjadi 15 Mei 2024.
Namun, parpol koalisi pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin tidak satu suara menyikapi usulan Pemerintah, bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 dilakukan pada 15 Mei.
Baca juga : Jelang Lawan Taiwan, STY Fokus Pada Organisasi Permainan
Misalnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai berlogo Kabah itu tidak sepenuhnya setuju dengan usulan tersebut. “Pada November 2024 ada Pilkada. Sudah pasti berhimpitan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Achmad Baidowi.
Fungsionaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim juga khawatir, kalau Pemilu digelar 15 Mei 2024 seperti usulan Pemerintah, akan menimbulkan kekacauan. Kemungkinan terburuknya, Pilkada 2024 serentak yang dijadwalkan November terancam gagal. [REN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya