Dark/Light Mode

Tanggapi Sindiran Banteng

Demokrat Beberin Prestasi SBY

Rabu, 27 Oktober 2021 07:25 WIB
Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)
Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. (Foto: Antara/Rivan Awal Lingga)

RM.id  Rakyat Merdeka - Partai berlogo bintang Mercy ini menyebut Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai sosok presiden yang dirindukan rakyatnya dengan membeberkan capaian kinerjanya selama dua periode.

“Demokrat dan SBY diserang lagi. Mungkin rakyat kangen era Bapak SBY. Bisa hidup enak, tidak susah seperti sekarang,” kata Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Berita Terkait : DKPP Gandeng Untirta Kawal Demokrasi & Pemilu Berintegritas

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat ini menanggapi kritikan PDIP dengan prestasi yang diraih SBY. Dia merincikan, selama 10 tahun Pemerintahan SBY penduduk miskin berhasil dikurangi sebanyak 8,42 juta jiwa, setara 842 ribu orang pertahun. Dibanding Presiden Jokowi di lima tahun pertama, hanya mampu mengurangi 2,94 juta penduduk miskin atau 588 ribu orang pertahun.

“Jauh sekali kan, bedanya kan?” ungkapnya.

Berita Terkait : Pimpinan DPR Prihatin Peretasan Situs BSSN

Begitu pula dengan pengangguran. Selama pemerintahan SBY, pengangguran berkurang sebanyak 3,01 juta orang, setara 301 ribu orang pertahun. Jauh di atas era Jokowi, yang hanya mampu mengurangi pengangguran 140 ribu orang selama lima tahun, atau 28 ribu orang pertahun.

“Pasca pandemi Covid-19, jumlah pengangguran dan kemiskinan melonjak drastis. Wajar saja kalau banyak rakyat kangen era Bapak SBY dan Demokrat,” sindirnya.

Berita Terkait : Megawati Jadi Dewan Pengarah BRIN, Begini Kata Sestama BPIP

Terlebih dalam lagi, Herzaky juga mengambil contoh perbandingan kasus hukum. Alumni Universitas Indonesia (UI) itu juga menyindir buronnya politisi PDIP Harun Masiku yang diduga terjerat kasus penyuapan terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat Pemilu 2019.

“Kalau Pemilu 2009, tidak ada kasus seperti itu. Jangan memutarbalikkan fakta. Rakyat juga tahu,” katanya.
 Selanjutnya