Dewan Pers

Dark/Light Mode

Atas Saran Hakim, 12 PK Golkar Banjar Gugat Mahkamah Partai Ke PN Jakbar

Rabu, 3 Nopember 2021 11:01 WIB
Ilustrasi PN Jakarta Barat. (Ist)
Ilustrasi PN Jakarta Barat. (Ist)

RM.id  Rakyat Merdeka - 12 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar di Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat terkait Putusan Mahkamah Partai Golkar

Gugatan ini dilayangkan ke PN Jakarta Barat karena perselisihan tak bisa diselesaikan di internal Partai Golkar.

Kuasa hukum 12 Pimpinan Kecamatan Golkar Banjar, M Jaya Butarbutar membenarkan kliennya mengajukan gugatan kepengadilan Negeri Jakarta Barat.

Berita Terkait : Satu Orang Tewas, Ribuan Rumah Terendam Banjir Di Sekadau Kalbar

Jaya Butarbutar menjelaskan, selain perselisihan yang tak bisa tuntas di internal Partai Golkar, 12 pimpinan kecamatan juga merasa hak suaranya hilang dalam Musda X Partai Golkar, yang digelar pada 30 Januari 2021.

Disebutkan, 12 Pimpinan Kecamatan ini adalah, Kecamatan Martapura Kota, Kertak Hanyar, Gambut, Sungai Tabuk, Beruntung Baru, Sambung Makmur, Mataraman, Martapura Barat, Pengaron, Tatah Makmur, Martapura Timur dan Astambul.

"Bahwa atas saran dari salah satu Hakim Mahkamah Partai yang mengadili perkara tersebut, maka 12 Pimpinan Kecamatan itu menggunakan haknya sesuai bunyi ketentuan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Tentang Partai Politik. Yang secara  tegas menyebutkan dalam hal penyelesaian perselisihan tidak tercapai sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 penyelesaian dilakukan melalui pengadilan negeri," papar Jaya Butarbutar dalam keterangan persnya di Jakarta, Rabu (3/11/2021).

Berita Terkait : Basarah Harap Mahasiwa Belajar Moderasi Beragama Dari Cak Nur

Jaya mengaku menerima kuasa hukum dari para pihak untuk melayangkan gugatan ke PN Jakarta Barat atas Putusan Mahkamah Partai Nomor. 29/PI-GOLKAR/II/2021 tertanggal 5 Oktober 2021.

Jaya menilai, ada dugaan itikad tidak baik dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Banjar, Panitia Musda X Partai Golkar dan DPD I Provinsi Kalimantan Selatan, yang bersama-sama secara sengaja menghilangkan hak suara 12 Pimpinan Kecamatan dalam Musda X  Partai Golkar pada tanggal 30 Januari 2021.

"13 Pimpinan Kecamatan dilakukan pemberhentian dari jabatannya secara bersamaan pada tanggal 15 Januari 2021. Atau 2 Minggu sebelum perhelatan Musda X Partai Golkar Kabupaten Banjar. Padahal, 13  Pimpinan Kecamatan itu tidak mengetahui sama sekali akan adanya pergantian terhadap mereka, dengan alasan adanya kekosongan kepemimpinan," papar Jaya.

Berita Terkait : Satgas: Cakupan Vaksin Dosis Pertama Sudah Lampaui 50 Persen

Menurutnya, alasan DPD II Partai Golkar Kabupaten Banjar saat itu sangat tidak masuk akal. Karena seluruh Pimpinan Kecamatan di Kabupaten Banjar terlibat pemenangan Pilkada pada tahun 2020 dimana Partai Golkar Kabupaten Banjar mengusung Kader sendiri saat Pilkada 2020. 

"Eksistensi 13 Pimpinan Kecamatan tersebut diakui secara  langsung oleh DPD 2 Partai Golkar Kabupaten Banjar saat itu," imbuhnya.
 Selanjutnya