Ketum PKP Banjir Protes, Desakan Munaslub Sudah Lebih 50 Persen

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Indri Yuli Hartarti mengamini kondisi partainya sedang tidak baik-baik saja. Beragam protes terhadap kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Yussuf Solichien mengalir deras.

"Betul, desakan Musyawarah Luar Biasa (Munaslub) sudah berdatangan dari berbagai daerah, yaitu dari pengurus-pengurus Provinsi," ujar Indri, kepada RM.id, Minggu (7/11).

Aktivis perempuan ini mengatakan, mereka yang protes terhadap kepemimpinan Ketum PKP itu jumlahnya lebih dari 50 persen dari total kepengurusan. Asumsinya, tingkat kepercayaan pengurus Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) kepada Ketum sudah sangat rendah.

Baca juga : Ketua DPR : Presiden Ajukan Jenderal Andika Calon Panglima TNI

"Ini sudah mayoritas. Makanya, dalam surat usulan Munaslub yang dikirimkan oleh DPP bunyinya tegas, yaitu mereka meminta pertanggungjawaban dari Ketua Umum," ungkapnya.

Indri enggan merinci masalah apa yang terjadi di partainya itu. Pastinya, beragam masalah itu justru membuat pengurus DPP bersatu untuk mendesak Munaslub agar masalah ini segera selesai. Tidak berlarut.

Salah satu masalah yang menurutnya berat adalah dugaan perubahan sepihak Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PKP oleh oknum elit partai.

Baca juga : Melantai Di Bursa, Widodo Makmur Perkasa Tawarkan Saham 25 Persen

"Adanya beberapa versi AD/ART yang ditemukan semakin membuat teman-teman menjadi makin curiga," geregetnya.

Belum lagi, katanya, banyak rapat-rapat yang digelar oleh Ketum tetapi tidak melibatkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Said Salahudin. Nah, legalitas kehadiran rapat Sekjen justru di tanda-tangani oleh Wasekjen.

Pada intinya, posisi Sekjen berusaha dilemahkan. Padahal, katanya, program kepartaian sudah disusun rapih oleh Sekjen dan tinggal diimplementasikan.

Baca juga : Mendes PDTT: Data SDGs Desa Seluruh Indonesia Capai 60 Persen

"Posisi Sekjen berusaha dilemahkan. Apa aja program beliau terkesan dihambat. Padahal itu untuk kepentingan partai. Sampai-sampai dalam struktur partai Sekjen ditempatkan dibawah Ketua Bidang dengan alasan AD/ART mengatur seperti itu," tuturnya.

Indri juga mengeluhkan soal mampetnya komunikasi di internal partai. Menurutnya, tidak sedikit pengurus yang ‘dibuang’ dari grup WhatsApp. Kesannya, organisasi ini eksklusif. Padahal, yang dibuang itu adalah orang-orang penting dan berperan di dalam mesin partai.

"Lah, bagaimana saya mau bicara di rapat. Bicara soal aturan partai di grup WhatsApp aja saya langsung di-remove. Bukan Cuma saya loh, ada juga Wasekjen lain dan pengurus departemen yang dikeluarkan. Hanya karena membahas aturan partai. Benar-benar gak ada kebebasan berbicara," tutupnya. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.