Mendes PDTT: Data SDGs Desa Seluruh Indonesia Capai 60 Persen

RM.id  Rakyat Merdeka - Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan, data berbasis SDGs Desa dari seluruh Indonesia telah terkumpul hingga 60 persen.

Data-data tersebut akan digunakan sebagai landasan pengentasan kemiskinan ekstrem hingga 0 persen di tahun 2024.

"Alhamdulillah pendataan ini mencapai 60 persen. Kami yakin desa-desa kita memiliki potensi yang luar biasa. Kami optimis dengan potensi itu target penanggulangan kemiskinan ekstrem di 2024 akan tercapai," ujar Abdul Halim Iskandar.

Hal itu disampaikannya usai menandatangani nota kesepahaman Perjanjian Kerja Bersama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Pemerintah Kabupaten Alor, Universitas Indonesia (UI), PT Mega Inovasi Organik (MIO), dan PT Flobamor, di Jakarta, Selasa (26/10).

Baca juga : Menaker: Raih Bonus Demografi, Indonesia Jadi Negara Maju

Dia menjelaskan, penuntasan kemiskinan ekstrem membutuhkan peta jalan (road map) yang jelas. Peta jalan ini harus didasarkan pada data-data mikro yang menggambarkan profil dari warga miskin ekstrem. Dengan demikian program pengentasan kemiskinan bisa tepat sasaran.

"Kita akan memberikan peta penyerangan. Jadi kemiskinan ekstrem harus kita serang bersama-sama. Kita tidak bisa menyerang dengan tepat kalau tidak punya peta yang bagus. Oleh karenanya Kemendes sejak tahun 2021 melakukan pemutakhiran data berbasis SDGs desa," tegasnya. 

Gus Halim, panggilan akrab Abdul Halim Iskandar menegaskan, pengentasan kemiskinan di level desa harus diselesaikan dengan terjun langsung ke lapangan.

Penanggulangan kemiskinan ekstrem tidak bisa dilakukan dari hanya sekadar menerima laporan dari daerah.

Baca juga : Lelang 6 WK Migas, Pemanfaatan Gas Domestik Capai 65,91 Persen,

"Masalah kemiskinan harus kita lihat langsung di desa, tapi kalau kita melihat kemiskinan dari Jakarta, kita tidak akan merasakan langsung," jelasnya.

Dia mengungkapkan, arah pembangunan desa telah tertuang dengan jelas dalam SDGs Desa. Hal ini diatur dalam 18 poin SDGs Desa sebagai modal untuk menyelesaikan pembangunan di desa. Salah satunya adalah kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

"Arah pembangunan desa sudah sangat jelas dengan SDGs Desa. Kita bicara desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, bicara tentang sanitasi sampai pada bicara tentang kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif," tutur Gus Halim.

Kendati demikian, dia menegaskan, arah pembangunan desa tidak boleh keluar dari akar budaya desa. Pembangunan desa harus berdasarkan potensi kultural budaya desa.

Baca juga : Genjot Industri Halal, Surveyor Indonesia Gandeng MUI

"Saya sepakat betul dengan pak Gubernur, makanya kemana-mana saya selalu mengatakan jangan sekali kali kita merencanakan pembangunan keluar dari akar budaya desa," ucapnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.