Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

DKPP Beberkan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Paling Banyak Didominasi oleh Kasus Ini...

Rabu, 22 Maret 2023 10:03 WIB
Sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Foto: Dwi Pambudo/RM)
Sidang kode etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). (Foto: Dwi Pambudo/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Hingga hari ini, Selasa (21/3), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah menangani 253 pengaduan di masa tahapan Pemilu 2024.

Hal ini disampaikan Ketua DKPP Heddy Lugito dalam Rapat Kerja Komisi I DPD RI mengenai Persiapan Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, Selasa (21/3).

"Dari total 253 pengaduan, 241 telah ditangani, 12 belum ditangani," ujar Heddy, Selasa (21/3).

Baca juga : BAP DPD Minta Pemda Garut Sikapi Banjir di Desa Leles

Dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) terbanyak didominasi oleh Seleksi Penyelenggara Pemilu Ad Hoc. Jumlahnya, 206 kasus.

Disusul perbuatan amoral dan pelecehan seksual (13), rangkap jabatan (12), pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu (6) dan kinerja sekretariat (6).

Selanjutnya, pelanggaran kode etik dalam rekrutmen pengisian jabatan Sekretariat Penyelenggara Pemilu juga terjadi, yakni 3 kasus dan Seleksi Anggota KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten dan Kota sebanyak dua kasus.

Baca juga : DPD Terima Pengaduan Sengketa HGU Lahan di Belitung Timur

Sementara seleksi anggota Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten dan Kota, PAW legislatif, dan pemberhentian penyelenggara pemilu Ad Hoc masing-masing 1 kasus.

Sebagian besar pengadu, didominasi dari kalangan masyarakat atau pemilih. Jumlahnya 228 pengadu. Sementara dari partai politik (4) dan penyelenggara Pemilu (21). Totalnya 253 pengadu.

Sedangkan jumlah teradu paling banyak menyasar KPU Kab/Kota (160), lalu PPK/PPD (20), KPU RI (13), KPU Provinsi (11), dan Sekretariat KPU (1).

Baca juga : DPD : Pemindahan Ibu Kota Perlu Dibarengi PLTN dan Trans Kalimantan

Sepanjang tahapan Pemilu 2024, jumlah pengaduan tertinggi terjadi di bulan Januari 2023, mencapai 67 pengaduan. Disusul kemudian, Februari 2023 (66), Desember 2022 (45), November 2022 (22), Maret 2023 (19), Oktober 2022 (18), lalu Juni sampai September 2022 masing-masing 4 pengaduan.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.