Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Itratip mengatakan, fenomena calon legislatif (caleg) dan calon presiden (capres) impor seharusnya tidak perlu diributkan. Secara konstitusional, tidak ada aturan yang dilanggar selama berstatus WNI.
“Secara administrasi semua WNI. Jadi, semua punya hak memilih dan dipilih sesuai dengan aturan perundang-undangan. Apa yang dikembangkan dengan isu caleg impor dan sebagainya, saya kira tidak ada landasan konstitusionalnya,” katanya.
Bawaslu NTB juga belum menjelaskan apakah kampanye penolakan caleg impor tersebut termasuk narasi yang bersifat menebalkan kampanye SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
Baca juga : Semangat Petani Rontok
“Itu bukan ranah kami memberikan kualifikasi apakah itu termasuk atau tidak,” terang Itratip.
Untuk diketahui, sejak Pileg 2019, masyarakat NTB khususnya dapil NTB II Pulau Lombok menerima fakta bahwa tiga dari delapan kursi DPR, diduduki oleh wakil rakyat yang tidak lahir dari Pulau Lombok. Pertama, Sari Yuliati dengan total raihan 82.803 suara pada Pileg 2019.
Saat ini, Sari Yuliati menjabat Koordinator Wilayah (Korwil) DPP Partai Golkar Wilayah Bali-Nusra. Kedua, Haji Bambang Kristiono (HBK) dari Partai Gerindra. HBK pada Pileg 2019 memperoleh suara personal terbanyak, yakni 97.110.
Ketiga, ada nama eks Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Helmy Faishal Zaini (PKB). Helmy Faishal Zaini telah dua periode terpilih menjadi anggota DPRdari dapil NTB II.
Pada Pileg 2019, Helmy Faishal mengumpulkan 44.210 suara. Dari sisi komposisi bacaleg, tercatat 10 parpol menempatkan orang luar sebagai caleg di dapil NTB.
Sejak awal 2022, kampanye penolakan caleg impor di NTB mulai disuarakan, baik oleh aktivis maupun pengurus partai politik. Hal itu dilakukan seiring dengan menguatnya isu makin banyaknya DPP partai politik yang akan menugaskan kadernya yang bukan kelahiran NTB untuk bertarung di Pileg DPR dapil NTB.
Baca juga : Copot Menteri Yang Tidak Serius Kerja
Sementara, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menyoroti masih adanya pihak yang mengungkit syarat capres harus orang Indonesia asli.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
