Dark/Light Mode

Pilpres Masih 9 Bulan Lagi, Banyak Yang Bisa Berubah

Kamis, 25 Mei 2023 07:50 WIB
Moderator LSI Denny JA, Farhan Dailamy (kanan), bersama Peneliti LSI Denny JA, Adhe Alfaraby (kiri) saar jumpa persnya di kantor LSI Denny JA, Jakarta, Jumat (19/5/2023). Hasil survei LSI Denny JA pemilih Islam, Prabowo unggul dibanding kedua capres. Para pemilih Islam, dukungan kepada Prabowo sebesar 34.6%, dukungan Ganjar sebesar 31.2%, dan dukungan kepada Anies sebesar 21.6%. (Foto: Putu Wahyu Rama/RM)
Moderator LSI Denny JA, Farhan Dailamy (kanan), bersama Peneliti LSI Denny JA, Adhe Alfaraby (kiri) saar jumpa persnya di kantor LSI Denny JA, Jakarta, Jumat (19/5/2023). Hasil survei LSI Denny JA pemilih Islam, Prabowo unggul dibanding kedua capres. Para pemilih Islam, dukungan kepada Prabowo sebesar 34.6%, dukungan Ganjar sebesar 31.2%, dan dukungan kepada Anies sebesar 21.6%. (Foto: Putu Wahyu Rama/RM)

RM.id  Rakyat Merdeka - Fenomena melorotnya elektabilitas Gubernur Jawa Tengah,Ganjar Pranowo di bursa Capres 2024 salah satunyaakibat label petugas partai yang melekat dari PDI Perjuangan. Ini diungkap Denny Januar Ali, pendiri lembagasurvei Lingkaran Survei Indonesia (LS) Denny JA.

“Satu sebab lain adalah label Ganjar selaku petugas partai,” katanya, melalui keterangan tertulis, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Seperti diketahui, istilah petugas partai melekat terhadap selu­ruh skuad jagoan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di kontestasi Pemilu. Istilah ini, populer pada dua Pemilu lalu melalui penegasan, Joko Widodo adalah petugas partai.

Baca juga : Inilah Alasan Mengapa Banyak Pengguna WhatsApp Beralih Ke GB WhatsApp

Denny menilai, sikap Banteng yang menyatakan capres sebagai petugas partai itu sedikit benarnya, dan banyak salahnya. Sedikit benar, karena capres se­cara teknis diajukan partai atau koalisi partai. Hal ini, tertuang melalui aturan main Presidential Threshold 20 persen kursi di DPR-RI. “Aturannya memang seperti itu. Tapi itu tak berarti presiden itu petugas partai,” terangnya.

Denny JA ini menjelaskan, istilah petugas partai menjadi salah karena menyiratkan sang capres yang kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia, terkesan menjadi bawahan se­buah partai politik.

Asumsinya, stempel petugas partai ini memberikan kesan, pemberi tugas dalam hal ini par­tai politik memiliki posisi lebih tinggi dibandingkan yang ditu­gaskan. Yaitu, capres yang kelak menjadi presiden. Pemimpin nasional. “Padahal, partai poli­tik posisinya tidak lebih tinggi dibandingkan dengan lembaga presiden, dan presidennya. Tak ada di dalam konstitusi, tak ada di dalam tradisi politik yang sehat bahwa presiden harus bertanggung jawab kepada par­tainya,” jelasnya.

Baca juga : Tambah Lagi, Pemain Naturalisasi Perkuat Timnas

Ketua Esoterika Forum Spiritualitas ini mengutip pernyataanmantan Presiden Amerika Serikat, John F Kennedy. “Ketika Saya menjadi presiden, loyalitas Saya berhenti kepada partai karena beralih kepada negara,” sebutnya.

Intinya, ketika menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan sehari-hari, seorang presiden tak harus direstui dulu oleh ketua umum partainya. Baginya, istilah petugas partai itu mereduksi atau merendah­kan lembaga presiden. “Itulah sebabnya PDI Perjuangan ketika menyatakan Capres Ganjar petu­gas partai, bahkan sebelumnya Presiden Jokowi sebagai petugas partai, menjadi olok-olok di ruang publik,” sebutnya.

Kelakarnya, status petugas partai yang disematkan kepada Ganjar ini memosisikan­nya di bawah dua kandidat Capres 2024 lainnya. Yaitu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menjabat sebagai pendiri dan Ketua Umum Partai Gerindra. “Bahkan dibanding­kan dengan Anies Baswedan,” kelakarnya.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.