Dark/Light Mode

Jelang Pemilu, Wapres Minta Bupati

Jaga Keamanan Daerah!

Jumat, 21 Juli 2023 07:47 WIB
Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kebupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Tangerang, Banten, kemarin. (Foto: BPMI Setwapres)
Wakil Presiden Ma’ruf Amin saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kebupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Tangerang, Banten, kemarin. (Foto: BPMI Setwapres)

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, meminta seluruh kepala daerah sigap menjaga stabilitas dan keamanan daerah, jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Pasalnya, Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), hingga Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), bertujuan melahirkan pemimpin yang mampu mengelola kebijakan negara dan daerah.

Baca juga : Ojo Gumunan, Ojo Kagetan!

“Tingkatkan koordinasi dan antisipasi seluruh potensi kerawanan yang mungkin mun­cul. Dengan begitu, Pileg, Pilpres, hingga Pilkada 2024 dapat berjalan lancar,” pinta Ma’ruf, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kebupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Tangerang, Banten, kemarin.

Lebih lanjut, ia mengatakan,2024 akan menjadi sejarah demokrasi Indonesia. Karenanya, para kepala daerah, khusus­nya bupati, harus bisa menjadi bagian sejarah itu, menciptakan situasi wilayah yang aman untuk menggelar Pemilu.

Baca juga : Amankan Pemilu 2024, KSP Lakukan Pemetaan Wilayah Rawan Keamanan

Ma’ruf menyebut, Pemilu serentak didesain untuk menciptakan pemerintahan yang stabil. Melalui mekanime itu, tambah dia, proses pergantian pemimpin negara atau daerah, diharapkan taklagi menghambat rencana nasional dan daerah yang tengah berjalan.

“Saya berharap, para pemimpin kabupaten bersama perang­katnya sigap menjaga stabilitas dan keamanan, jelang pelak­sanaan Pileg, Pilpres, hingga Pilkada 2024 nanti,” tegas mantananggota DPRD DKI Jakarta pada 1971 ini.

Baca juga : Pemkab Muba Komit Jaga Netralitas ASN

Secara terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar meminta, seluruh kepala daerah memberi perhatian serius terhadap seluruh agenda kontestasi demokrasi di 2024. Sebab, konflik sosial akibat isu politik bisa muncul sewaktu-waktu.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Kemendagri sudah memerin­tahkan seluruh daerah memben­tuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), mengantisipasi terjadinya konf­lik sosial, sejak 2021 lalu. Namun, sesal dia, masih ada sejum­lah daerah yang belum memben­tuk tim khusus itu, utamanya di wilayah Papua.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.