Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
- Turun Rp 11.000, Harga Emas Dibanderol Rp 1.343.000 Per Gram
- Akhir Pekan, Rupiah Melemah Ke Rp 15.985 Per Dolar AS
- Indra Karya Jempolin Manfaat Bendungan Multifungsi Ameroro Di Sulteng
- Pertamina EP Pertahankan Kinerja Positif Keuangan Tahun Buku 2023
- PGN Saka Kantongi Perpanjangan Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas
RM.id Rakyat Merdeka - Wakil Presiden, Ma’ruf Amin, meminta seluruh kepala daerah sigap menjaga stabilitas dan keamanan daerah, jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Pasalnya, Pemilu Legislatif (Pileg), Pemilu Presiden (Pilpres), hingga Pemilu Kepala Daerah (Pilkada), bertujuan melahirkan pemimpin yang mampu mengelola kebijakan negara dan daerah.
Baca juga : Ojo Gumunan, Ojo Kagetan!
“Tingkatkan koordinasi dan antisipasi seluruh potensi kerawanan yang mungkin muncul. Dengan begitu, Pileg, Pilpres, hingga Pilkada 2024 dapat berjalan lancar,” pinta Ma’ruf, saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XV Asosiasi Pemerintah Kebupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di ICE BSD, Tangerang, Banten, kemarin.
Lebih lanjut, ia mengatakan,2024 akan menjadi sejarah demokrasi Indonesia. Karenanya, para kepala daerah, khususnya bupati, harus bisa menjadi bagian sejarah itu, menciptakan situasi wilayah yang aman untuk menggelar Pemilu.
Baca juga : Amankan Pemilu 2024, KSP Lakukan Pemetaan Wilayah Rawan Keamanan
Ma’ruf menyebut, Pemilu serentak didesain untuk menciptakan pemerintahan yang stabil. Melalui mekanime itu, tambah dia, proses pergantian pemimpin negara atau daerah, diharapkan taklagi menghambat rencana nasional dan daerah yang tengah berjalan.
“Saya berharap, para pemimpin kabupaten bersama perangkatnya sigap menjaga stabilitas dan keamanan, jelang pelaksanaan Pileg, Pilpres, hingga Pilkada 2024 nanti,” tegas mantananggota DPRD DKI Jakarta pada 1971 ini.
Baca juga : Pemkab Muba Komit Jaga Netralitas ASN
Secara terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Bahtiar meminta, seluruh kepala daerah memberi perhatian serius terhadap seluruh agenda kontestasi demokrasi di 2024. Sebab, konflik sosial akibat isu politik bisa muncul sewaktu-waktu.
Lebih lanjut, ia mengatakan, Kemendagri sudah memerintahkan seluruh daerah membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (Timdu PKS), mengantisipasi terjadinya konflik sosial, sejak 2021 lalu. Namun, sesal dia, masih ada sejumlah daerah yang belum membentuk tim khusus itu, utamanya di wilayah Papua.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya