Amankan Pemilu 2024, KSP Lakukan Pemetaan Wilayah Rawan Keamanan

RM.id  Rakyat Merdeka - Mendekati pelaksanaan Pemilu 2024, Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) menggelar rapat pembahasan wilayah rawan  keamanan. Upaya ini untuk mengantisipasi berbagai potensi dan ancaman keamanan, khususnya dalam masa dinamika politik yang tinggi. 

Rapat yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko ini dihadiri Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto, serta Sekretaris Jenderal Wantannas, Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto. 

Pertemuan yang digelar di Gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (18/7) ini, merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Kantor Staf Presiden, Lemhanas, dan Wantanas, pada 23 Mei 2023. Di mana, ketiga lembaga tersebut bersinergi mengawal isu strategis dan program prioritas nasional, dengan membentuk gugus tugas yang beranggotakan perwakilan masing-masing lembaga. 

Pada kesempatan itu, Moeldoko menekankan, perlunya pemetaan wilayah rawan keamanan, khususnya dalam masa dinamika politik yang tinggi. Sebab, setiap daerah punya intensifikasi konflik yang berbeda-beda. 

Baca juga : MK Kerahkan 600 Pegawai

Menurutnya, pemetaan tidak hanya berhenti di tingkat kabupaten, melainkan harus sampai pada tingkat kecamatan. “Supaya kita tidak salah dalam penanganannya,” katanya.  

Dalam pidatonya, Moeldoko menegaskan, penanganan keamanan perlu memaksimalkan juga pendekatan kemanusiaan melalui operasi teritorial juga penting untuk dilakukan. Di antaranya dengan pendistribusian jaring pengaman sosial. Terlebih, upaya tersebut melibatkan prajurit sebagai aktor utamanya. 

“Jangan yang kita suguhkan kepada publik hanya operasi-operasi. Tapi kita juga suguhkan bahwa di sana ada bantuan yang mengalir,” tegasnya. 

Untuk itu, lanjut dia, perlu ada sinergi antar kementerian/lembaga untuk penanganan keamanan dan kesejahteraan. Contohnya yang sudah berjalan di wilayah Papua. 

Baca juga : Bos Perindo Gencarkan Serangan Udara Dan Darat

“Keamanan dan kesejahteraan masyarakat itu harus segaris. Sehingga persoalan di lapangan bukan hanya tugas TNI/Polri saja tetapi juga Kementerian yang lain,” imbuhnya. 

Sementara itu, Gubernur Lemhannas, Andi Widjajanto mengungkapkan, pihak telahnya melakukan rapat koordinasi dan focus group discussion (FGD) terkait klasifikasi daerah rawan. 

Andi menilai, penting untuk memiliki indikator yang sama dalam menentukan klasifikasi daerah rawan. Sebab akan memudahkan koordinasi, pertukaran informasi, dan pemahaman yang lebih baik antara TNI, Polri, dan BIN. 

“Ini akan membantu institusi terkait dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menangani ancaman keamanan di suatu daerah,” tuturnya. 

Baca juga : Cegah Politik Uang Pemilu 2024, KPK Kampanyekan Hajar Serangan Fajar

Senada Andi Widjajanto, Sekretaris Jenderal Wantannas, Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto juga menekankan, pentingnya sinkronisasi dan kolaborasi data di setiap lembaga yang menangani sektor keamanan. 

“Jika data sudah terintegrasi dengan baik, penanganan bisa lebih tepat sasaran. Kalau perlu hal ini masuk dalam regulasi yang sudah ada,” ucapnya. 
 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.