Dark/Light Mode
- Perbaikan Selesai, Kondisi Jalan Lenteng Agung Sudah Normal dan Bisa Dilewati
- Persib Mulai Susun Persiapan Hadapi Musim 2026/2027
- OTT Pejabat Imigrasi Jakbar, KPK Sita Mobil, Valas, Hingga Emas
- Erling Haaland Bisa Bawa Norwegia Bersaing di Piala Dunia 2026
- Davide Ancelotti Latih Lille, Calvin Verdonk Hadapi Tantangan Baru
Sebelumnya
Menurut Guspardi, masyarakat jangan sampai terkecoh. Masyarakat memang butuh presiden sebagai pemimpin eksekutif. Namun, itu saja tidak cukup. Agar presiden kuat dan bisa diawasi, butuh parlemen yang juga kuat. Dibutuhkan juga parlemen untuk memberikan pengawasan, budgeting, dan pembuat undang-undang.
"Artinya masyarakat jangan abai. Jangan hanya memperhatikan pilpres, tapi juga memperhatikan siapa wakil rakyat yang akan duduk di parlemen. Jangan sampai memilih yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat," ungkapnya.
Terakhir, Guspardi berharap kepada para caleg agar mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku. Selain itu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Jangan membuat janji palsu yang tidak mungkin direalisasikan. Ia mengingatkan, kebijakan anggaran ada di eksekutif.
Baca juga : Capres-Cawapres Bakal Dijaga Polisi
"Artinya jangan membuat janji yang tidak bisa direalisasikan. Buat janji yang realistis," cetusnya.
Sementara, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, ada dua hal yang menjadi catatan terkait Pileg. Pertama, soal putusan Mahkamah Agung terkait pencalonan, yaitu soal keterwakilan 30 persen perempuan dan juga soal mantan terpidana.
"Kita tahu KPU tidak merevisi PKPU Pencalonan pasca putusan MA tersebut. Sehingga ini yang perlu dicek, apakah daftar calon yang ada sudah sesuai dengan putusan MA," kata Nisa, saat dikontak Rakyat Merdeka, Jumat (3/11/2023)
Baca juga : KPU Tetapkan Daftar Calon Tetap, 9.917 Caleg Siap Berebut Kursi DPR
Kedua, lanjut dia, adalah akses informasi publik terhadap daftar riwayat hidup para caleg. "Menurut saya ini harus dibuka supaya publik mendapatkan informasi soal caleg dari sumber yang otoritatif," suaranya.
Pembina Perludem Titi Anggraini turut memberikan komentar. Kata dia, tantangan pemilu serentak adalah suasana pilpres yang menenggelamkan pileg. Padahal, pileg merupakan aspek penting dalam pemilihan pejabat oleh publik. Kata dia, pilpres penting untuk mendapatkan presiden yang baik. Namun, butuh juga parlemen yang kuat untuk mengimbangi fungsi check and balancing.
“Kita tidak mungkin punya presiden yang baik kalau parlemennya cuma jadi stempel,” pungkasnya.
Baca juga : Vatreni Incar Kursi Puncak
Artikel ini tayang di Rakyat Merdeka Cetak edisi Sabtu 4/11/2023 dengan judul Ditetapkan KPU, 9.917 Caleg Incar 580 Kursi DPR
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
