Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Program KTP Sakti pasangan Capres-Cawapres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, merupakan inovasi kebijakan dengan menyatukan seluruh data (single ID) dan menyatukan seluruh kondisi sosial ekonomi seseorang dalam satu identitas sosial ekonomi rakyat.
"KTP Sakti merupakan salah satu program unggulan pasangan Ganjar-Mahfud. Program ini dilatarbelakangi hasil survei yang memotret persoalan pokok yang dihadapi rakyat saat ini," demikian siaran pers yang dikeluarkan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Kamis (21/12/2023).
Baca juga : Ganjar Bakal Hapus Kredit Macet, Nelayan Sambut Gembira
Saat ini, tambah dari siapa pers TPN, rakyat dihadapkan dengan beberapa masalah. Seperti tingginya biaya hidup, kenaikan harga kebutuhan hidup, dan pengangguran dan korupsi. "Banyak bantuan sosial yang digelontorkan Pemerintah, tetapi belum tepat sasaran. Karena data penduduk yang tidak valid yang tersebar di sejumlah kementerian," ungkapnya.
Menurut Ganjar-Mahfud, negara memiliki tanggung jawab penuh untuk mengatasi masalah ini. Sebab hal ini merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945. "Pasal 33 mengamanatkan pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ucapnya.
Baca juga : Bergema Gelar Pasar Murah Untuk Bantu Warga Tangerang
Selanjutnya, pasal 34 menyebutkan, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kemudian pasal 27 menyebut setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
"Berdasarkan amanat UUD 1945 itu, Ganjar-Mahfud bergerak cepat untuk mewujudkan Indonesia unggul, Indonesia yang lebih sejahtera, dengan cara mempercepat terwujudnya kemakmuran dan keadilan rakyat," papar dia.
Baca juga : Intelektualitas Ganjar-Mahfud Diyakini Rebut Hati Masyarakat Sumbar
KTP Sakti adalah salah satu cara mempercepat terwujudnya kemakmuran. KTP Sakti menyatukan 11 kartu yang telah ada pada Presiden Jokowi yaitu: Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Sembako Murah (KSM), Kartu Pra Kerja, Kartu Tani, Kartu Nelayan, Kartu UMKM, Bantuan Langsung Tunai, dan Program Keluarga Harapan.
Selain memudahkan urusan, KTP Sakti juga merupakan sarana memerangi korupsi. Digitalisasi yang menyatukan data lintas kementerian, merupakan langkah jitu memerangi korupsi karena dapat menghilangkan potensi pungutan liar di berbagai institusi. KTP Sakti juga akan menghilangkan potensi korupsi di bidang pangan dan kebutuhan bahan pokok.
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
