Dark/Light Mode

TKN Prabowo-Gibran Pastikan Program Bansos Tak Terkait Pemilu

Selasa, 16 Januari 2024 11:29 WIB
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Bidang Relawan, Roy Maningkas. Foto: Istimewa
Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Bidang Relawan, Roy Maningkas. Foto: Istimewa

RM.id  Rakyat Merdeka - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Bidang Relawan, Roy Maningkas angkat bicara ihwal tudingan bantuan sosial (Bansos) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bentuk intervensi untuk memenangkan jagoannya di Pilpres 2024.

Roy memastikan itu tidak benar. Justru, penyaluran bansos merupakan kewenangan Pemerintah untuk membantu rakyatnya.

Ditegaskannya, opini bahwa bansos itu merupakan cara Jokowi memenangkan Prabowo-Gibran adalah penyesatan opini.

"Jujur kami bingung, kok bantu rakyat dicurigai? Program bansos kan tidak kali ini saja. Sudah beberapa kali dilakukan. Kenapa baru sekarang protes,” kata Roy, dalam keterangannya, kepada RM.id, Selasa (16/01/2024).

Dewan Penasihat TIM 8 Relawan Jokowi Bergerak Bersama P rabowo (RJBBP) ini menjelaskan, pembagian bansos dan Pemilu 2024 adalah hal yang berbeda. Sehingga, jangan sampai dipolitisir untuk menyerang kebijakan Presiden Jokowi.

"Jadi tidak ada hubungannya dengan Pemilu. Bansos dilaksanakan memang karena masyarakat membutuhkan. Baik dampak Covid-19 atau el nino. Ini yang harus dipahami," terangnya.

Baca juga : Relawan Aksi Sahabat Gibran Gelar Simulasikan Program Makan Siang Gratis di Semarang

Baginya, bansos memiliki dampak positif bagi masyarakat. Yaitu, mampu memberikan perlindungan sosial untuk masyarakat dari kemiskinan.

Selain itu, juga membantu masyarakat untuk dapat mengelola hasil dari bantuan sosial sehingga mampu memberdayakan hidupnya.

"Kan Bansos buat rakyat, untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari," tegasnya.

Sontak, ihwal tudingan pembagian bansos merupakan manuver Presiden untuk memenangkan Prabowo-Gibran dalam satu putaran dengan menggunakan APBN, Roy menilai itu tidak benar.

"Justru saya khawatir ada yang menekan supaya bansos tidak dapat berjalan. Padahal buat kepentingan rakyat," geregetnya.

Kelakarnya, terlalu sempit pemikiran bahwa bansos yang beredar menjelang Pemilu ini untuk memuluskan impian satu putaran untuk kemenangan Prabowo-Gibran. Justru, ditegaskannya, gelombang kekuatan rakyat untuk memenangkan paslon nomor 2 sudah jelas terlihat.

Baca juga : Relawan Jakwire Prabowo - Gibran Tegal Gelar Tanam Padi Petani Milenial

Misalnya, ketika Capres Prabowo telah merampungkan kunjungan ke seluruh Pulau Sumatera. Di sana, terlihat antusias masyarakat untuk memenangkan Prabowo-Gibran cukup satu putaran saja. Terlebih, di satu putaran itu, dapat mencegah konflik horizontal.

Termasuk, dengan asumsi beredar akan bergabungnya kubu paslon 01 dan 03 jika terjadi putaran kedua. Diyakininya, duet Prabowo-Gibran tetap kuat dan diyakini menang baik satu maupun dua putaran.

"Memangnya satu atau dua putaran. Sekalipun 01 dan 03 bergabung, kemudian 02 tidak dipilih? Kan ngga begitu," katanya.

Sarannya, jangan lagi ada upaya memperlambat penerimaan bansos untuk rakyat. Baginya, itu sama saja mempersulit rakyat yang sangat mendesak mendapatkan bantuan Pemerintah. Apalagi, bisiknya, Kementerian penyalur bantuan itu adalah kader partai penguasa. Bukan barisan 02.

"Tega amat buat rakyat kenapa dipersulit, rakyat miskin bisa marah lho, sudah dulu oleh Menteri dari partai itu, bansos juga dikorupsi," sindirnya.

Diketahui, dalam penyaluran bantuan sosial mendatang, Pemerintah akan menggunakan data Kementerian Koordinator Perekonomian bahwa jumlah penerima bantuan sosial terdata sebanyak 18,8 juta keluarga.

Baca juga : ProGib Nusantara Ajak Relawan Muda Berkolaborasi

Presiden Jokowi, memastikan bansos akan terus digelontorkan bagi warga yang membutuhkan. Ia juga mewanti-wanti agar penyaluran bansos tersebut tepat sasaran.

"Mengenai bantuan sosial perlu saya ingatkan, harus diteruskan dan dipantau agar tepat sasaran," ujar Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 9 Januari 2024.

Jokowi lalu meminta kementerian dan lembaga terkait memastikan distribusi bantuan sosial, termasuk bantuan pangan, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan langsung tunai, tepat sasaran

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.