Ganjar-Mahfud Dorong Penguatan LHKPN Lewat Sistem Whistle Blowing

RM.id  Rakyat Merdeka - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo memastikan bersama Mahfud MD, dia akan menguatkan instrumen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) saat dipercaya rakyat memimpin Indonesia pada Pilpers 2024 mendatang.

Hal itu diutarakan Ganjar merespons Ketua Sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango dalam acara Penguatan Antikorupsi Untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas), Rabu (17/1) malam.

Menurut Ganjar, sejatinya persoalan LHKPN bukan perkara yang sulit. Ia mengaku sudah memiliki pengalaman saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah lalu agar mewajibkan para pejabat melaprokan LHKPN-nya.

Baca juga : TPN: Ganjar-Mahfud Perkuat Rantai Pasok Global

“Dan tentu saja instrumen LHKPN, Bapak-Ibu LHKPN bukan cerita yang sulit, kami di ruangan ini pernah bersama-sama dengan DPRD pada saat itu mendapatkan penghargaan,” kata Ganjar di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024) malam.

Capres berambut putih mengatakan cara menuntaskan LHKPN dengan menghadirkan para pejabat negara agar bisa mengisi salah satu kewajibannya.

“Ketika macet ternyata kuncinya, gampang undang KPN (Ketua Pengadilan Negeri) suruh ngisi saat itu selesai semuanya,” tegas Ganjar.

Baca juga : Prabowo Dorong Pembangunan Tanggul Laut di Pantura untuk Cegah Banjir Rob

Lebih jauh, Ganjar menuturkan langkah lainnya dalam menyelesaikan LHKPN juga bisa diselesaikan dengan sistem whistleblowing dari masyarakat. 

Ganjar bilang, masyarakat bisa dilibatkan dan dirahasiakan identitasnya untuk mengawasi para pejabat negara.

“Dan penguatan LHKPN itu didorong dengan memperkuat sistem whistleblowing dari masyarakat yang dijamin kerahasiaannya dan tentu dengan anonim dan efiden base yang memang betul-betul terjadi,” papar Ganjar.

Baca juga : Relawan Austria for Ganjar-Mahfud Jempolin Penampilan Ganjar Di Debat Capres

“Regulasi yang punya efek jera ini betul-betul mesti didorong agar konflik kepentingan bisa kita jaga untuk tidak terjadi adanya konflik itu dan tentu saja menegakkan kode etik lalu mengawasi kekayaan yang tidak sesuai dengan profil tadi di LHKPN dan meminimalisir rangkap jabatan,” tambahnya.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.