Ganjar-Mahfud Usung 5 Arah Kebijakan Luar Negeri

RM.id  Rakyat Merdeka - Di tengah krisis iklim, krisis pangan, dan krisis energi yang melanda dunia saat ini, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD merumuskan lima arah kebijakan politik luar negeri.

Tujuannya untuk menghadapi tantangan global, tapi tetap sejalan dengan kepentingan nasional.

"Demokrasi mundur, dominasi negara kuat pada yang kurang kuat terjadi, perang terjadi, hari ini kita melihat seluruh dunia sedang protes apa yang terjadi antara Palestina dan Israel. Kita harus menjalin hubungan dengan banyak negara yang saling menguntungkan dan tidak saling menindas," kata Ganjar, Sabtu (6/1/2024).

Dalam lima arah kebijakan luar negeri, Ganjar dan Mahfud berupaya menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia, mencapai kemandirian energi, memperkuat kedaulatan maritim, menjadi pusat "safe haven" industrialisasi, dan melindungi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Adapun krisis pangan merupakan ancaman global yang perlu segera diatasi. Menurut estimasi FAO, pada 2022 ada sekitar 735,1 juta orang yang mengalami kelaparan di berbagai belahan dunia.

Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud Luncurkan 4 Aplikasi Ramah Pengguna

Setara dengan 9,2 persen dari total populasi global. Jumlah itu sedikit turun dibanding 2021. Namun, jika dibandingkan dengan satu dekade sebelumnya, kondisi kelaparan global pada 2020 lebih buruk.

Di tengah krisis tersebut, Ganjar optimistis Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan dunia. Terlebih, jika melihat negara-negara tetangga, seperti Vietnam, Thailand, India, dan Tiongkok.

Ganjar menekankan pentingnya memastikan pasokan pangan yang berkelanjutan. Terutama dalam situasi konflik atau perang.

Dalam menyelesaikan permasalahan energi, Ganjar mengatakan bahwa Indonesia harus meningkatkan produksi energi. Terutama pengunaan energi terbarukan.

"Sebagai negara tropis dengan karakteristik geografis kepulauan, Indonesia memiliki potensi aneka energi terbarukan semisal hidro, surya, angin dan arus laut yang besar," papar dia.

Baca juga : Ganjar-Mahfud Tawarkan Subsidi, Sembako Melimpah Harga Murah

Adapun kebijakan soal kedaulatan maritim, Ganjar berencana untuk memberikan nama Indonesia kepada pulau-pulau terluar.

"Ini salah satu cara untuk melindungi pulau Indonesia agar tidak diakui oleh negara lain," tegas mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Ganjar juga akan menggandakan anggaran pertahanan laut dan memperkuat patroli maritim untuk menjaga keamanan dan kedaulatan wilayah laut Indonesia.

Ia juga akan bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Kebijakan yang keempat, Ganjar ingin menjadikan Indonesia sebagai "safe haven" industrialisasi.

Menurut Ganjar, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah mengganggu rantai pasok dan membuat investor khawatir. Indonesia harus menyambut peluang ini dan menjadi hub alternatif. "Di sinilah peran diplomat dibutuhkan," jelas dia.

Baca juga : TPN Ganjar-Mahfud: Bansos Dari APBN, Rakyat Berhak Dapat

Penyiapan sumber daya manusia juga penting. Sekolah-sekolah vokasi disiapkan untuk menyambut lapangan kerja yang baru. "Ini yang saya lakukan di Jawa Tengah dengan membangun sekolah vokasi," beber Ganjar.

Sedangkan kebijakan kelima, Ganjar berkomitmen untuk melindungi WNI di luar negeri. Sejauh ini ada 18.820 kasus perlindungan WNI di luar negeri.

Ganjar mengatakan bahwa Indonesia akan meningkatkan kerja sama dengan negara-negara sahabat untuk mencegah terjadinya kejahatan dan diskriminasi terhadap WNI.

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.