Politisi Banteng Usul Sistem Model Jerman

RM.id  Rakyat Merdeka - Politisi senior PDI Perjuangan (PDIP) Prof Hendrawan Supratikno mengusulkan sistem campuran pada Pemilu Legislatif (Pileg). Sistem campuran dinilai mengakomodir sistem pemilihan proporsional terbuka, dan sekaligus proporsional tertutup.

Prof Hendrawan mengaku lebih condong menerapkan sistem campuran seperti yang diterapkan di Jerman untuk me­milih wakil rakyat di parlemen. Yaitu, sistem daerah pemilihan dengan pemenang terbanyak, dan sistem proporsional daftar partai politik.

"Sehingga, setiap pemilih memiliki dua suara; satu untuk kandidat di daerah pemilihan lo­kal dan satu untuk daftar partai,” kata Hendrawan kepada Rakyat Merdeka, Kamis (7/8/2025).

Menurut Hendrawan, sistem pemilihan campuran (mixed) seperti yang diterapkan di Jerman, merupakan pilihan yang ideal. Wakil-wakil yang duduk di parlemen, kata dia, meru­pakan gabungan dari preferensi partai dan preferensi pasar.

Baca juga : Dirut Sakit, KPK Bidik Tersangka Korporasi

"Jadi pakai klausul selang seling. Jika hanya dapat satu kursi, maka otomatis nama nomor urut. Yang kedua dipilih suara terbanyak. Begitu seterusnya,” jelasnya.

Perdebatan sistem proporsional tertutup maupun terbuka, kata Hendrawan, sudah tidak produk­tif lagi. Politisi partai berlambang Banteng ini mengatakan, setiap pendukung sistem pemilihan tersebut memiliki referensi dan pendapat masing-masing.

“Yang pro proporsional tertu­tup, alasannya amanat Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan, peserta pemilu lefislatif adalah partai politik,” katanya.

Kemudian, proporsional tertu­tup juga, kata Hendrawan, dapat mencegah deparpolisasi atau menjauhkan masyarakat dengan parpol akibat caleg lebih fokus berkampanye untuk dirinya sendiri, ketimbang untuk parpol yang mengusungnnya.

Baca juga : BTN Perkuat Strategi Himpun Dana Murah

“Termasuk, menekan biaya kontestasi politik dan memberi ruang kepada kader yang ber­modal cekak untuk berkiprah,” katanya.

Sementara, para pendukung proporsional terbuka meng­klaim, pencalonan individu tetap menggunakan wahana partai politik. Sekaligus, kata Hendarawan, menjadi penangkal oligarki kekuasaan partai yang menentukan siapa yang duduk di parlemen.

“Termasuk, ada kekhawatiran, partisipasi pemilih rendah, kare­na yang bergerak aktif hanya calon-calon potensial saja,” tutup Hendrawan.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali menyuarakan penerapan sistem proporsional tertutup untuk Pileg 2029. Usulan ini disampaikan PKS saat silaturahmi kepengurusan baru DPP PKS dengan Presiden Prabowo Subianto, di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa (29/7/2025).

Baca juga : Rosan: Investasi Butuh Kepastian, Bukan Kejutan

Pertemuan yang berlangsung 2,5 jam tersebut, di antaranya membicarakan kualitas demokrasi. “Kami bersilaturahmi pada Pak Presiden Prabowo bersama Ketua Majelis Syura PKS, dalam rangka membicarakan, berbagi pendapat ten­tang perkembangan bangsa dan negara,” ujar Presiden PKS, Al Muzammil dalam keterangan­nya, Rabu (30/7/2025).

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menjelaskan gagasanpartainya untuk mencegah poli­tik uang. Dia mengusulkan sistem pemilihan tertutup dapat menekan biaya politik karena parpol yang akan berlomba untuk tampil maksimal, baik programatik maupun ideologis

“Di antara usulan kami adalah proporsional tertutup. Karena partai yang akan diperkuat,” ujar Mardani kepada Rakyat Merdeka, Rabu (30/7/2025).

Sehingga, kata Mardani, ca­leg-caleg ideologis dan yang terbaik akan menguat dan di­tentukan partai politik secara demokratis. Tidak seperti sistem proporsional terbuka, kata sia, di mana para calegnya, bahkan anggota DPR saat ini kebanyakan berasal dari kalangan pengusaha. [BSH]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.