Bang Heru Diminta Bikin Jakarta Lebih Nyaman

RM.id  Rakyat Merdeka - Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono terpilih menjadi pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, menggantikan Anies Baswedan.

Heru terpilih sebagai Pj Gubernur DKI setelah diputuskan pada sidang Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menanggapi itu, Heru tak berkomentar banyak. Ia hanya meminta semua pihak untuk menunggu hingga saatnya pelantikan nanti. “Tunggu penge­sahan atau pelantikan ya, baru bisa coment (komentar),” kata Heru saat dihubungi wartawan, kemarin.

Baca juga : Segini Harta Kekayaan Heru Budi Hartono

Terpisah, Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana mengapresiasi penunjukan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Ia ber­harap, Heru dapat melakukan berbagai terobosan untuk mem­buat Jakarta semakin nyaman dan manusiawi.

“Kami sangat mengapresiasi penunjukan Pak Heru. Dengan kehadiran beliau, harapan untuk menyaksikan Jakarta yang se­makin nyaman dan manusiawi untuk dihuni, kembali menyala,” kata William melalui keterangan tertulisnya, kemarin

Anggota Fraksi PSI di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta ini menegaskan, Jakarta terlalu berharga untuk diabaikan dan dibiarkan berjalan tanpa arah. Terlebih, kata dia, sebentar lagi Jakarta bukan berstatus sebagai Ibu Kota Negara, sehingga berba­gai persoalan pundamental sangat mendesak untuk diperbaiki.

Baca juga : Survei IPO, Anak Buah Tito Dinilai Paling Cocok Jadi Pj Gubernur DKI Jakarta

“Transisi Jakarta dari status Ibu Kota Negara, harus disiap­kan sebaik-baiknya. Kami ber­harap, waktu yang banyak ter­buang dari Tahun 2017 sampai 2022, bisa dikompensasi mulai tanggal 16 Oktober nanti sampai akhir 2024,” tegas dia.

Berbeda dengan William, Sekretaris Fraksi PKS di DPRD DKI Jakarta, M Taufik Zoelkifli menyesalkan, penetapan nama Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. Harusnya, kata dia, Presiden Jokowi memilih figur yang paling netral secara politik, karena masa jabatan tersebut berjalan di tengah kontestasi demokrasi Tahun 2024.

“Tanggapan saya, ya itu saja. Harusnya Presiden Jokowi atau­pun TPA (Tim Pemilih Akhir) memilih orang yang paling netral secara politik menjelang Pemilu Tahun 2024,” ujar MTZ, sapaan M Taufik Zoelkifli ke­pada wartawan, kemarin.

Baca juga : IPO Klaim Warga Ogah Orang Istana Pimpin Jakarta

Ia menegaskan, sikap netral sangat penting dalam penentuan figur Pj Gubernur di di semua daerah, bukan hanya Jakarta. Menurut dia, dari tiga nama calon Pj Gubernur DKI yang diajukan DPRD, masih ada yang paling netral yakni Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar.

“Bahtiar lebih netral dan bisa menghilangkan polarisasi,” tegasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.