Masyarakat Papua Diingatkan Hati-Hati Pilih Pemimpin

 Sebelumnya 
Karena itu, Nico mendukung penuh kedatangan KPK ke Papua untuk memeriksa Gubernur. Karena KPK adalah badan independent yang meneliti tentang keuangan negara, apalagi uang yang begitu besar yang datang ke Papua, terutama dana Otonomi Khusus (Otsus).

Baca juga : Jasa Raharja Ajak Masyarakat Manfaatkan Pemutihan Pajak

Nico meminta Majelis Rakyat Papua (MRP) juga agar ikut bertanggung jawab mengawasi penggunaannya maupun pendistribusiannya hingga ke tangan para penerima manfaat.

Baca juga : Pertemuan Firli Bahuri Dengan Lukas Enembe Tak Dipermasalahkan Dewas KPK

MRP sebagai Lembaga kultur, lanjut Nico, dibentuk sebagai pelaksanaan amanat UU Otsus. Maka MRP dan dana Otsus itu satu paket.

Baca juga : Agar Aman Dikonsumsi Masyarakat, BPOM Diminta Perketat Pengawasan Air Minum Dalam Kemasan

“Kalau dana Otsus, Majelis Rakyat Papua punya tanggung jawab besar, karena satu paket dengan undang-undangnya. Yang menjadi pertanyaan kita ini, sebenarnya MRP harus jelaskan (penyelewengan) dana Otsus, jangan diam,” tandas Nico. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.