Gubernur Tak Punya Rakyat

RM.id  Rakyat Merdeka - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mendukung wacana yang digulirkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar soal penghapusan Pemilihan Gubernur (Pilgub). Menurutnya, wacana itu sudah benar.

“Yang punya rakyat dan bertanggungjawab langsung adalah bupati dan wali kota. Gubernur kansekadar koordinator dan kepanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah. Jadi, mekanisme pemilihannya tidak perlu di­lakukan langsung,” ujar Irma melalui keterangan tertulisnya, kemarin.

Selain membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut dia, anggaran untuk gelaran Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) di tingkat provinsi juga sangat tinggi.

Poin penting lainnya, guber­nur merupakan administrator, dan tidak mampu meningkatkan pendapatan asli daerah karena tidak punya wilayah.

Bahkan, ada yang tidak mam­pu menyerap anggaran pusat. (Anggaran itu) mengendap di bank dan rawan diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

Baca juga : Bamsoet Dukung Pembangunan Theme Park Kelas Dunia KBS Park Bali

“Jadi, biarkan para bupati dan wali kota dipilih langsung, sementara jabatan gubernur dipilih oleh Pemerintah Pusat atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD),” jelas dia.

Lebih lanjut, anggota DPR ini mengatakan, jabatan gubernur dapat ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri (Mendari) atas persetujuan Presiden. Dengan begitu, mereka benar-benar menjadi kepanjangan tangan Pusat, bukan kaki tangan kepentingan partai politik (parpol).

Terpisah, Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyatakan, Pemerintah Pusat membutuhkan gubernur sebagai perpanjangan tangan mereka. Gubernur bertugas mengkoodinir, dan melayani seluruh masyarakat Indonesia.

“Pemerintah Pusat sulit men­jangkau masyarakat langsung. Karenanya, mereka membutuh­kan pejabat yang dapat mensinkronkan dan mengkoordinasikan kebijakan nasional ke tingkat Kabupaten dan Kota. Jadi, posisi atau jabatan gubernur masih relevansebagai perpanjangan tangan Pemerintah,” jelas Kamhar kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Pentingnya keberadaan gubernur, menurutnya, mem­buat Pilgub masih diperlukan. Dalih bahwa Pilgub hanya men­guras anggaran, tidak berdasar jika bercermin dari pilkada sebelumnya.

Baca juga : Telkom Dukung Pengembangan Desa Wisata Terintegrasi

“Sebelum-sebelumnya juga ada Pilgub. Apa ada masalah di anggarannya? kan tidak!” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PKB Hasanuddin Wahid menyebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar bukan mewacanakan menghapus jabatan gubernur, tapi menghapus Pilgub secara langsung oleh rakyat.

Dia menjelaskan, wacana tersebut dilontarkan Muhaimin karena pihaknya tengah meng­kaji perubahan dalam sistem Pilgub secara langsung.

Dalam pembahasan terse­but, salah satu wacana yang mengemuka adalah opsi gu­bernur ditunjuk langsung oleh DPRD.

“Jabatan gubernur tetap ada, tapi bukan dipilih langsungoleh rakyat. Salah satu kajiannya,Pilkada untuk gubernur tidak perludilakukan,” ujar Hasanuddin di Jakarta, Kamis (2/2).

Baca juga : Imin Usul, Hapus Pilgub Dan Jabatan Gubernur

Dia menguraikan, penghapu­san Pilkada di tingkat provinsi bisa membuat anggaran lebih efisien dan kerja pemerintahan lebih efektif. Sebab, gubernur merupakan perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah.

“Tujuannya, mengefektifkananggaran, mengefektifkan Pemerintah serta sejumlah efisiensi lainnya,” tegas dia. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.