Dark/Light Mode

Pengamat Khawatir Bansos Covid-19 Dimanfaatkan Petahana Di Pilkada

Rabu, 29 Juli 2020 14:15 WIB
ilustrasi pilkada 2020
ilustrasi pilkada 2020

RM.id  Rakyat Merdeka - Pelaksanaan pilkada serentak 2020 di tengah pandemik Covid-19 yang belum melandai, dikhawatirkan berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan baru yang akan berdampak pada kualitas pilkada.

"Salah satu problem krusial adalah potensi penyalahgunaan program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak covid-19 untuk kepentingan politik (bakal) calon petahana (incumbent)," tutur Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusa Farchan, Rabu (29/7).

Sejauh ini kata dia, di beberapa daerah, program perlindungan dan jaring pengaman sosial dalam bentuk bansos justru “diboncengi” dengan kepentingan pencitraan kandidat petahana yang merugikan bakal pasangan calon lainnya.

Baca juga : Lawan Covid-19, Vietnam Kembangkan Vaksin dan Bikin Alat Tes Kilat

Menurutnya, jika persoalan ini dibiarkan tanpa pengawasan dan penindakan hukum, maka pelaksanaan pilkada menjadi semakin kompleks karena dibayangi oleh praktek politik transaksional yang dilakukan secara terbuka.

Oleh karena itu saran Yusa meminta, pasangan calon petahana tetap memperhatikan azas transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program daerah, khususnya program bansos dan hibah yang berkaitan dengan dampak sosial, ekonomi dan kesehatan akibat pandemi covid-19.

“Proses pemilihan kepala daerah harus menjamin berlangsungnya pertarungan yang fair antar pasangan calon berbasiskan kompetensi, integritas, kapabilitas dan program-program yang diharapkan dapat memperkuat literasi elektoral bagi masyarakat dalam rangka menciptakan pilkada yang sehat dan demokratis,” katanya.

Baca juga : Bentuk Komite Baru, Jokowi Bantah Satgas Covid-19 Dibubarkan

Yusa menambahkan, bahwa pandemi covid-19 telah menyebabkan lumpuhnya aktifitas perekonomian terutama di daerah-daerah zona merah, dan berpotensi melahirkan kantong-kantong kemiskinan baru.

Problem utama yang dihadapi tentu saja adalah menurunnya daya beli, terutama masyarakat miskin dalam menyediakan pasokan logistik (kebutuhan pangan) untuk rumah tangga mereka.

Menurutnya, dalam situasi pandemi, model bansos sembako menjadi semakin populis dan berpotensi besar menjadi role model program unggulan para kandidat kepala daerah, baik petahana maupun non petahana untuk menjaring suara.

Baca juga : Vietnam Kembali Waspada COVID-19

"Pada titik inilah, kecenderungan terjadinya politik transaksional dan praktek-praktek vote buying akan semakin intens. Politik uang lagi-lagi menjadi masalah pelik yang mewarnai proses sirkulasi kepemimpinan lokal di tengah pandemi,” pungkasnya. [EDY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.