Pandemi Memburuk, Mungkinkah Pilkada Ditunda?

RM.id  Rakyat Merdeka - Gelaran Pilkada tinggal menghitung hari. Pilkada tingkat kota dan kabupaten, termasuk Pemilihan Wali Kota Depok (Pilwalkot) Depok, akan digelar serentak se-Indonesia pada 9 Desember nanti. Namun agaknya, pesta rakyat ini bisa terancam batal atau tertunda. Pasalnya, situasi pandemi Covid-19 yang semakin memburuk, yang mengancam nyawa banyak orang, bisa jadi alasan penundaan Pilkada. Sejumlah pihak pun mewacanakan hal tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Partai Gelora Depok mengadakan diskusi secara online via Zoom Meeting. Sejumlah nara sumber dari pengamat politik, Komnas HAM, dan penyelenggara Pemilu, dalam hal ini KPUD Depok diundang dalam diskusi yang diikuti puluhan orang ini.

Dalam sambutannya, Ketua DPD Partai Gelora Indonesia Kota Depok, Subhan Rafe'i mengatakan, memasuki pekan ketiga September ini, justru makin menunjukan kewaspadaan tinggi. Dengan semakin dekatnya gelaran Pilwalkot di Kota Depok, rakyat dihadapkan pada pilihan sulit. Antara tetap melangsungkan pesta demokrasi dengan ketat menerapkan protokol kesehatan, namun ada ancaman terhadap nyawa masyarakat.

Baca juga : DPP PDIP Fokus Menangkan Pilkada Blitar

Menurutnya, pilihan itu dianggapnya tidak ideal. Subhan menilai, jika penyelenggaraan pilkada bertujuan menghasilkan kepala daerah yang tugasnya memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada masyarakat, seharusnya tentu mempertimbangkan nyawa manusia.

Pasalnya, situasi pandemi Covid-19 belum mereda, bahkan semakin banyak kasus baru. Sementara itu, tahapan Pilkada membutuhkan proses tatap muka, pengumpulan massa dalam jumlah banyak, sehingga ini menjadi kekhawatiran tersendiri.

Lebih lanjut Subhan menyatakan, dalam situasi seperti ini, masyarakat kini lebih membutuhkan hidup aman dan nyaman. Karenanya, semua pihak dituntut duduk bersama saling bahu membahu.

Baca juga : Cegah Penularan Corona, JK Sarankan Pilkada Diundur

Terutama pemerintah pusat, provinsi, kota dan kabupaten harus bersama-sama masyarakat berkolaborasi dan berkontribusi mencari solusi tepat dalam situasi seperti ini. Karenanya, hasil diskusi online ini nantinya menjadi pertimbangan semua pemangku kebijakan, tandas Subhan.

Di lain sisi, dia meminta keseriuasan Pemkot mengendalikan pandemi covid-19 termasuk jika Pilkada tetap diselenggarakan. Protokol kesehatan harus dijalankan secara konsisten kepada petugas dan masyarakat untuk menciptakan rasa aman dan nyaman warga untuk menunaikan hak pilihnya jika situasi stabil atau terkendali.

Sebaliknya, jika pandemi Covid-19 kasus terus naik, penerapan protokol kesehatan tidak berjalan, kepercayaan masyarakat terhadap penanganan Covid-19 rendah, maka tuntutan penundaan pilkada harus didengarkan. “Warga berhak mendapatkan jaminan hak hidup, rasa aman, perlindungan kesehatannya,” pungkas Subhan. [ONI]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.