Pemungutan Suara Ulang Boven Digoel Bisa Bikin Masyarakat Kesulitan Ekonomi

RM.id  Rakyat Merdeka - Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kabupaten Boven Digoel, Papua sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menuai protes.

Sebab, putusan MK mendiskualifikasi pasangan calon Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba yang menjadi pemenang Pilkada 2020, membuat situasi di sana menjadi tidak kondusif. Berlarut-larutnya sengketa ini membuat masyarakat terbengkalai.

"Jangankan bicara soal politik karena hak politik mereka sudah dirampas sepihak oleh MK, urusan makan minum sehari-hari saat ini sudah makin susah," ungkap Ketua Aliansi Pemuda Boven Digoel Bernolfus Tingge kepada wartawan, Rabu (28/4).

Menurut Bernol, susahnya situasi ekonomi masyarakat merupakan dampak dari krisis dan kemelut politik yang berlarut selama ini.

Baca juga : Tol Laut Wujudkan Rasa Keadilan Ekonomi Masyarakat Terpencil

"Sekian lama Pilkada dengan persiapannya dan Boven Digoel ini tahapannya paling alot sampai ujungnya sudah digelar dan ada hasilnya eh malah batal lagi di MK lalu minta PSU lagi," keluhnya.

"Masyarakat lalu sibuk urus politik saja sampai urusan perut mereka jadi terbengkalai. Ini situasi sekarang yang harus jadi perhatian pemerintah utamanya Bapak Presiden," imbuh Bernol.

PSU, juga disebut Bernol membuat para Aparatur Sipil Negara (ASN) di sana menjerit. Soalnya, anggarannya akan dipotong untuk gelaran PSU itu.

"Jujur ya ini sangat meresahkan dan menyusahkan. ASN dorang bicara sama saya soal pemotong anggaran lalu mereka gaji tidak dibayarkan karena mau Pilkada. Lantas mereka mau makan apa? Ini semua jadi susah," tegas Bernol.

Baca juga : Pengetatan Mudik Sudah Tepat, Masyarakat Harus Ikut Aturan

Dia khawatir, jika PSU dipaksakan maka krisis yang lebih besar bisa terjadi. "PSU ini bikin masyarakat makin lapar. Uang tidak banyak beredar di masyarakat. Mama-mama di pasar juga mengeluh. Artinya ekonomi lumpuh di Boven Digoel saat ini," curhatnya. 

Bernol meminta Pemerintah Pusat,  untuk mengambil langkah dan keputusan besar. "Kalau politik lalu membuat masyarakat lapar apakah itu yang kita kehendaki? Kami sangat meminta agar ada kebijakan presiden untuk menyikapi situasi kami di Boven Digoel saat ini," paparnya.

Idealnya, lanjut Bernol, PSU tidak dipaksakan digelar tahun ini atau sesuai putusan MK yaitu bulan Juni 2021. Tetapi, tahun depan.

"Kita mundurkan saja ke tahun depan karena dana tahun ini tidak ada. Kasihan kan kalau hak-hak pegawai, ASN dan honorer dipotong untuk anggaran Pilkada ulang. Ini tidak sehat dan tidak masuk akal. Malah hanya menambah masalah baru," tandas Bernol.

Baca juga : Ngobras Bareng Ustad Das'ad Latif, Bamsoet Minta Masyarakat Patuhi Larangan Mudik

MK memutuskan mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut empat Yusak Yaluwo dan Yakob Weremba dari kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Boven Digoel Tahun 2020. Alasannya, Yusak tidak memenuhi syarat pencalonan yang ditentukan oleh perundang-undangan.

MK menilai, Yusak belum menjalani masa jeda lima tahun setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan karena terjerat kasus korupsi. [DIR]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.