Bawaslu Pelototi DPT

RM.id  Rakyat Merdeka - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi melakukan berbagai persiapan dan pemetaan, menghadapi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Jambi, 27 Mei mendatang.

Salah satunya, Bawaslu akan mengawasli validitas Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk coblos ulang ini. Komisioner Bawaslu Jambi, Fahrul Rozi mengaku, lembaganya telah memetakan pengawasan pemilih. Hal ini untuk memastikan validitas pemilih di PSU.

Dia mengaku, Bawaslu Jambi terkendala tentang data warga yang sudah atau belum merekam KTP Elektronik (e-KTP). Pasalnya, terjadi perbedaan antara data Bawaslu dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Contohnya, di Kota Sungai Penuh, Bawaslu Jambi sudah menganalisis berdasarkan DPT yang sudah ditetapkan dan Dukcapil Sungai Penuh.

Baca juga : Perkuat Ketahanan Pangan, PUPR Bangun Jaringan Irigasi Kedua Di NTT

“Kami menemukan ada 12 orang yang belum melakukan perekaman. Sementara data dari Dukcapil, hanya dua orang belum merekam. Ini ada perbedaan,” kata Fachrul, dalam pertemuan dengan Pj Gubernur Jambi di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi, kemarin.

Saat ini, lanjutnya, Bawaslu Jambi fokus mengawasi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Yakni orang meninggal duniaatau orang yang belum dan sudah merekam sesudah 9 Desember 2020. Saat ini, ada 80 orang meninggal dunia tapi masuk DPT. “Tapi itu nanti akan divalidasi lagi berdasarkan data Dukcapil,” tegasnya.

Sementara Polda Provinsi Jambi juga telah memetakan persoalan yang mungkin muncul pada PSU Pilgub Jambi. Dir Intelkam Polda Jambi, Kombes Bondan Witjaksono mengatakan, daerah paling rawan saat PSU Pilgub Jambi adalah Muarojambi, dengan TPS paling banyak yakni 59 TPS.

Disusul Sungai Penuh, Kerinci, Tanjabtim, Batanghari. “Muarojambi jadi persoalan karena TPS paling banyak,” ujarnya, saat koordinasi di Kantor Bawaslu Provinsi Jambi yang hadiri Anggota Bawaslu, Danrem dan Dir intelkam Polda Jambi, kemarin.

Baca juga : Pantau Pelaksanaan PSU, Ketua Bawaslu Apresiasi Pemilih Indragiri Hulu

Bondan menyebutkan, persoalan yang akan muncul yakni masalah DPT dan perekaman e-KTP. Dikhawatirkan, ada yang tidak berhak ikut menggunakan hak pilihannya. Selain itu, Polda Jambi akan melakukan patroli skala besar untuk menanggulangi politik uang.

Persoalan lain yang akan muncul adalah human error dan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak netral, intimidasimenghalangi dan larangan ke TPS. “Akan ada petinggi Kapolda yang disebar ke lima daerah yang menggelar PSU,” pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Divisi PAM (Pengamanan) & Satgas Pasangan Calon (Paslon) Gubernur Jambi Al Haris-Abdullah Sani, Ritas Mairiyanto berharap, KPU netral dan profesional saat menggelar PSU Pilgub Jambi. Hal ini untuk menghindari munculnya kecurangan seperti di Pilgub Jambi, 9 Desember 2020.

Ritas mengatakan, untuk menghasilkan PSU berkualitas, penyelenggara harus independen atau netral.

Baca juga : Jelang PSU Pilgub Kalsel, PKS: Dibikin Happy Aja

Perlu diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan digelarnya PSU Pilgub Jambi. Hakim MK juga memerintah­kan KPU untuk mencari Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Kelompok Penitian Pemungutan Suara (KPPS) beserta anggota baru. Sesuai perintah itu, KPU meng­ganti Ketua KPPS dan PPK beserta anggota di 88 TPS.

PSU Pilgub Jambi akan digelar di 15 kecamatan untuk lima kabupaten dan kota. Yakni Kabupaten Kerinci, Batanghari, Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur dan Kota Sungai Penuh.

PSU tetap akan diikuti 3 Paslon Gubernur Gubernur-Wagub Jambi 2020. Yakni Paslon nomorurut 01 Cek Endra-Ratu Munawaroh. Paslon nomor urut 02 Fachrori Umar-Syafril Nursal dan Paslon nomor urut 03 Al Haris-Abdullah Sani. [EDY]

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.