Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
RM.id Rakyat Merdeka - Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kalimantan Selatan (Kalsel) bakal berlangsung 9 Juni mendatang. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta semua pihak menahan diri.
Sekjen PKS Habib Aboebakar Alhabsyi mengatakan, PSU merupakan bagian dari demokrasi. Semua pihak harus menghormati proses ini dengan tidak menciptakan suasana ketegangan dan permusuhan.
"Tak perlulah bikin gaduh di Kalsel. Mari menumbuhkan suasana happy. Dibikin happy saja, masyarakat sudah cerdas kok," ujarnya di Banjarmasin, Selasa (19/4).
Habib Aboe pun prihatin, masjid dijadikan tempat kampanye terselubung. Ia meminta seluruh pihak taat aturan main. Lagipula masyarakat sudah dewasa, paham bahasa-bahasa kampanye.
Baca juga : Langgar Netralitas, PNS Terancam Sanksi Pidana
Soal tudingan zakat atau THR yang disebut sebagai politik uang, Habib Aboe menyebut, ini adalah bulan suci Ramadan. Setiap orang punya kewajiban bayar zakat dan menerima THR. "Masa orang berbuat kebaikan, dibilang money politic," katanya heran.
Ketimbang ngurusin isu yang tak jelas kebenarannya, ia lebih tertarik berbicara kesiapan PKS memenangkan Sahbirin Noor jelang PSU. Kata Habib Aboe, pihaknya akan standby di 827 Tempat Pemungutan Suara PSU.
Sementara itu, Ketua DPW PKS Kalsel Ja’far berharap hajatan PSU berjalan dengan baik, aman, dan lancar. Ia tidak ingin suasana demokrasi ini dinodai tindakan provokatif yang akhirnya menimbulkan keributan.
Sebut saja tudingan kecurangan yang diunggah lawan Sahbirin, Denny Indraya melalui media sosialnya. Ja'far berharap, tudingan itu disertai bukti. Apalagi, ia menganggap eks Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini paham betul soal hukum.
Baca juga : Kendalikan Harga Pangan!
"Kalau mereka merasa ada kecurangan tak perlu main di medsos. Cukup buktikan saja secara hukum dan tentu ada saluran lembaga yang mengurus itu. Apalagi kalau itu hanya untuk mempengaruhi pikiran masyarakat. Jangan sampai masyarakat tertekan. Mari kita buat masyarakat enjoy sehingga mereka akan hadir di TPS," imbuhnya.
Selain itu, Ja'far juga menyayangkan pernyataan Denny yang menuding Badan Pengawas Pemilu Kalsel tidak profesional. Menurutnya, kredibilitas Bawaslu harus didukung. Soal elit politik pusat yang datang, Ja'far mengingatkan, Pilada ini milik masyarakat Kalsel.
"Tak perlulah orang luar Kalsel datang. Karena orang Kalsel sendiri yang paling tahu betul daerahnya. Tidak usah mendatangkan orang di luar Kalsel," cetusnya.
Menurut Ja’far, ada kemungkinan Denny tak di-backup tokoh asli Kalsel sehingga merasa perlu mendatangkan orang luar.
Baca juga : Waspada, Politik Uang Berkedok Zakat Dan THR
"Apalagi bila hal tersebut menyimpan kepentingan besar dari pihak luar Kalsel. Memang ini yang perlu diwaspadai. Jangan sampai Kalsel jadi lahan teropong dari luar. Kalsel harus tetap milik masyarakat Kalsel," pungkasnya. [MEN]
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya
