Dark/Light Mode

Wawancara Eksklusif Dengan Duta Besar Pakistan Untuk Indonesia, Muhammad Hassan

Habisi Warga Muslim, India Contek Taktik Ala Israel

Kamis, 5 Agustus 2021 05:50 WIB
Duta Besar Republik Islam Pakistan, Muhammad Hassan. (Foto : MUHAMMAD RUSMADI/RM.id).
Duta Besar Republik Islam Pakistan, Muhammad Hassan. (Foto : MUHAMMAD RUSMADI/RM.id).

 Sebelumnya 
Terkait pandemi saat ini, seberapa parah dampak pan­demi Covid-19 di wilayah Pakistan dan Kashmir?

Pandemi ini tentu berdampak ke seluruh dunia. Namun, di IIOJK, orang-orang Kashmir yang tidak bersalah lebih men­derita dalam berbagai hal. Tak hanya dampak buruk pandemi, tapi juga pendudukan brutal, pemutusan jaringan internet, jam malam, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Mengapa India dan Pakistan tidak dapat menemukan for­mula win-win untuk menyele­saikan perselisihan selamanya, dan hidup dalam damai?

Baca juga : UEA Kirim Bantuan Vaksin, Tabung Oksigen Dan Alat Medis

Satu-satunya masalah utama, masalah inti antara kedua negara adalah Kashmir. Selesaikan dan lanjutkan. Pakistan pada bagiannya selalu mempromosi­kan dan mengupayakan dialog. Perdana Menteri Imran Khan, ketika dia menjabat, mengu­lurkan tangan persahabatan ke India, kepada Perdana Menteri Narendra Modi.

Sayangnya, pihak India tidak punya kemauan. India saat ini sedang melewati fase delusi keagungan. India merasa cu­kup kuat menyelesaikan semua masalah yang mereka miliki dengan semua orang dengan cara mereka sendiri, sesuai keingi­nan mereka sendiri, dan sesuai dengan formula mereka sendiri.

Ini bukan cara kerjanya. Ada proses, proses asli memberi dan menerima, negosiasi. Mari kita duduk, melakukan dialog dan per­cakapan yang bermakna tentang semua masalah kita, termasuk Kashmir. Jadi, jika ada masalah, mari kita cari solusi win-win. Pakistan siap, sudah siap untuk waktu yang sangat lama.

Baca juga : Pandemi Bukan Halangan Jalin Kerja Sama Pendidikan

Sayangnya, ada faktor rumit di pihak India, dispensasi India saat ini dengan keyakinannya pada kebijakan luar negeri yang kuat, yang pada dasarnya berarti menindas tetangga yang lebih kecil, dan yang didasarkan pada gagasan superioritas segmen ter­tentu dari orang India. Populasi menjadi prioritas di atas yang lain. Ini adalah dimensi lain yang membuat penyelesaian Kashmir lebih sulit.

Kapan upaya penyelesaian masalah Kashmir terakhir diba­has di Dewan Keamanan PBB?

Perselisihan Kashmir adalah sengketa tertua yang belum terselesaikan dalam agenda PBB. Menariknya, Indialah yang membawa sengketa Jammu & Kashmir ke Dewan Keamanan PBB pada 1 Januari 1948. Se­lanjutnya, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi tentang sengketa Jammu & Kashmir.

Baca juga : Indonesia, Jauh Di Mata Tapi Dekat Di Hati

Resolusi 47 Dewan Keamanan PBB, 21 April 1948, resolusi Komisi PBB untuk India dan Pakistan (UNCIP/United Na­tions Commission for India and Pakistan) 13 Agustus 1948 dan 5 Januari 1949 menyatakan bahwa disposisi akhir Negara Jammu & Kashmir akan dibuat sesuai dengan keinginan rakyat untuk bergabung dengan India atau Pakistan, yang diungkapkan melalui metode demokrasi dari plebisit yang bebas, adil dan ti­dak memihak yang dilakukan di bawah naungan PBB. Prinsip ini ditegaskan kembali dalam berbagai resolusi Dewan Keamanan berikutnya.

Pasca aksi ilegal 5 Agustus 2019, Dewan Keamanan PBB memperdebatkan isu tersebut sebanyak tiga kali. OKI (Organisasi Kerjasama Islam) secara teratur menahan masalah ini. Kelompok kontak OKI di Kash­mir telah bertemu berkali-kali.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.