Dark/Light Mode
BREAKINGNEWS
Wawancara Eksklusif Dengan Duta Besar Pakistan Untuk Indonesia, Muhammad Hassan
Habisi Warga Muslim, India Contek Taktik Ala Israel
Kamis, 5 Agustus 2021 05:50 WIB
Sebelumnya
India telah menyontek taktik pembersihan etnis Israel dan mengubah mayoritas Muslim menjadi minoritas. Mereka mengikuti praktik Israel merebut tanah Kashmir dan memberikannya kepada warga Hindu India, untuk mengubah Kashmir menjadi Palestina yang lain.
Di tingkat internasional (PBB), bagaimana perkembangan/kemajuan isu Kashmir?
Ada lonjakan yang terlihat dalam minat masyarakat internasional dalam sengketa Jammu Kashmir, khususnya di ranah non-pemerintah. Media internasional, masyarakat sipil, dan organisasi HAM telah mengutuk tindakan India.
Baca juga : UEA Kirim Bantuan Vaksin, Tabung Oksigen Dan Alat Medis
Banyak pemikir dan pemimpin parlemen di negara-negara Barat juga mengutuk dan mengkritik apa yang telah dilakukan India. Jadi, ada kesadaran tentang Kashmir; Kashmir masuk di radar dunia.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dalam dua laporan tersebut, dengan jelas meminta India untuk “menghormati sepenuhnya hak penentuan nasib sendiri rakyat Kashmir yang dilindungi oleh hukum internasional”.
The Genocide Watch mengeluarkan peringatan genosida untuk Jammu dan Kashmir yang menjadi wilayah Pendudukan Ilegal India (IIOJK/Illegal Indian Occupied Jammu and Kashmir). Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) atau Organisation of Islamic Cooperation (OIC) juga telah berulang kali mengutuk tindakan India dan memintanya mengizinkan pengamat hak asasi manusia mengunjungi Kashmir.
Baca juga : Pandemi Bukan Halangan Jalin Kerja Sama Pendidikan
DK PBB telah mengadakan tiga dengar pendapat sejak 5 Agustus 2019 tentang masalah ini. Konsultasi ini telah menegaskan kembali peran Dewan dalam perselisihan tersebut, menyangkal posisi India bahwa tindakan mereka di IIOJK adalah urusan internal.
Pada 9 Juli 2020, dalam balasannya atas surat Perdana Menteri Pakistan Imran Khan, Sekretaris Jenderal PBB menegaskan kembali posisi PBB bahwa situasi di Jammu & Kashmir diatur oleh Piagam PBB dan Resolusi Dewan Keamanan. Beliau juga mengulangi seruannya untuk gencatan senjata di sepanjang Line of Control (LOC). Lebih lanjut beliau menunjukkan lagi ketersediaan jasa baiknya.
Apa kendala utama upaya penyelesaian sengketa di wilayah Kashmir?
Baca juga : Indonesia, Jauh Di Mata Tapi Dekat Di Hati
Hambatan utama penyelesaian sengketa Kashmir dan perdamaian di Asia Selatan adalah penolakan pemerintah India untuk melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB, tindakan ilegalnya di wilayah tersebut, dan penyangkalan hak-hak kemerdekaan untuk orang-orang Kashmir.
Ketegangan saat ini di Jammu dan Kashmir jelas merupakan ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas regional. Ini menyangkut sengketa yang selama ini menjadi tantangan dan hambatan terbesar bagi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Status perselisihan yang belum terselesaikan telah menjadi penyebab perang dan membawa kedua negara ke ambang perang beberapa kali. Ini telah menyebabkan kekejaman terburuk terhadap warga sipil tak bersenjata.
Selanjutnya
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
Tags :
Berita Lainnya