Pergantian Wakil Ketua MPR Tidak Bisa Dilanjutkan Karena Dinilai Cacat Prosedur

 Sebelumnya 
Tak hanya itu, kata Dahlan, dalam Pasal 29 ayat (1) huruf (e) Tatib MPR proses pergantian Wakil Ketua MPR harus ada permintaan dari Pimpinan MPR kepada Pimpinan DPD terlebih dahulu untuk mengisi jabatan yang kosong.

Baca juga : Pakar Hukum Sebut Pelapor Dugaan Korupsi Tidak Bisa Dilaporkan Balik, Ini Penjelasannya

"Jadi gagasan pengisian itu harus lahir dari MPR bukan dari DPD, hal ini sesuai dengan Tatib MPR," ucapnya.

Baca juga : Yuk Booster Dulu Sebelum Mudik Biar Tak Kena Covid

Dengan beberapa fakta tersebut, Dahlan meminta kepada Pimpinan MPR agar menyerahkan kembali permintaan pimpinan DPD untuk mengganti Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR ke Pimpinan DPD kembali karena dinilai cacat hukum.

Baca juga : Doa dan Dukungan Terus Mengalir, Pengamat: Modal Kuat Bagi Airlangga Jadi Presiden

Apalagi kata Dahlan, saat ini sedang ada gugatan hukum di Pengadilan Jakarta Pusat (PN Jakpus) dan juga Bareskrim Polri kepada Pimpinan DPD. "Kalau mau mengganti harus ada putusan tetap (inkrah) dari pengadilan," tandasnya. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.