Jika Rekomendasi Paripurna Diabaikan Pimpinan MPR, Pengamat: DPD RI Harus Melawan

RM.id  Rakyat Merdeka - Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti mengatakan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI harus bersikap tegas jika hasil sidang paripurna DPD terkait pergantian wakil ketua MPR dari unsur DPD diabaikan pimpinan MPR.

“DPD tidak boleh merengek menuntut atas apa yang menjadi hak mereka (mengganti wakil mereka yang duduk sebagai wakil ketua MPR). Mereka harus keluar dengan full power dong,” kata Ray, Senin (21/3).

Sebagai elemen politik yang kedudukannya sejajar dengan DPR, karena sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, menurut Ray Rangkuti, harus tegas. Secara basis konstituen, lanjut Ray, secara orang per orang, sebenarnya posisi DPD lebih kuat.

“Mereka benar-benar dipilih langsung oleh rakyat. Mereka harus lebih percaya diri saat berhadapan dengan DPR, yang akumulasinya di pimpinan MPR-nya,” tuturnya.

Baca juga : Kasus Suap Dana Hibah, KPK Cegah 4 Pimpinan DPRD Jatim Ke Luar Negeri

Agar kepentingannya tidak diabaikan pimpinan MPR, menurut Ray, DPD harus menaikkan posisi tawar.

"Mereka harus membuat aksi politik untuk menekan pimpinan MPR," ungkap Ray.

Sementara anggota DPD RI Ajbar mengatakan, kelompok DPD di MPR akan terus mempertanyakan belum dilantiknya Tamsil Linrung.

“Kami menunggu dan akan merespon itu,” kata Ajbar.

Baca juga : Syarat Rekomendasi Paspor Umrah Dicabut, Kemenag: Semoga Memudahkan Jemaah

Diungkapkannya, mereka menunggu segera dilakukannya rapat gabungan MPR untuk membahas masalah pergantian wakil ketua MPR seperti yang sudah direkomendasikan Paripurna DPD RI.

“Kami menunggu apa yang telah disampaikan Pimpinan MPR untuk dilakukan pembicaraan lintas fraksi di MPR,” papar Ajbar.

Diingatkannya, Pimpinan MPR harus segera merespon masalah ini. Sebab pergantian wakil ketua MPR dari unsur DPD merupakan hasil Sidang Paripurna DPD.

"Ini keputusan lembaga. Bukan keputusan orang per orang. Selama tidak ada sidang paripurna DPD un tuk membatalkan keputusan sidang paripurna sebelumnya, maka ya Pimpinan MPR harus menindaklanjuti,” ungkapnya.

Baca juga : Tindaklanjuti Rekomendasi OJK, Bumiputera Siap Jalankan Penyehatan Keuangan

Menjawab pertanyaan apakah masalah ini akan bisa menjadi preseden buruk hubungan MPR dengan DPD? Ajbar mengatakan, dirinya tidak mengharapkan hal tersebut terjadi.

“Kami harap MPR segera merespon cepat masalah ini. Jalan terbaiknya adalah rapat lintas fraksi dan kelompok MPR,” harap Ajbar. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.