Masih Ada Pejabat Doyan Terima Suap

KIKI ISWARA DARMAYANA

RM.id  Rakyat Merdeka - Miris sekali. Pada saat banyak orang kecil kualitas hidupnya merosot akibat pandemi Covid-19, masih ada kepala daerah yang doyan korupsi.

Selama tiga pekan pertama 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap tiga kepala daerah yang diduga terlibat kasus suap dan korupsi.

Baca juga : Booster Untuk Lawan Omicron

Ketiga kepala daerah yang kena Operasi Tangkap Tangan (OTT) tersebut, Bupati Langkat, Sumatera Utara, Terbit Rencana Perangin-angin, Walikota Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Effendy dan Bupati Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Abdul Gafur Mas’ud. Mereka ini terjaring OTT dengan barang bukti ratusan juta hingga miliaran rupiah.

Banyaknya kepala daerah yang terjerat korupsi menunjukkan adanya persoalan serius dalam sistem politik di negeri ini.

Baca juga : Jangan Anggap Enteng Omicron

Kita berharap perbaikan segera dilakukan karena politik biaya tinggi ditengarai jadi penyebab maraknya korupsi oleh kepala daerah.

Sungguh memprihatinkan. Untuk menjadi bupati atau walikota butuh modal puluhan miliar rupiah. Untuk jadi gubernur bisa sampai ratusan miliar rupiah. Besarnya biaya politik, seringkali memaksa calon kepala daerah, cari pinjaman kanan kiri.

Baca juga : Siaga Omicron

Kalau terpilih, pinjaman harus dikembalikan, Dari sinilah biasanya muncul kasus suap dan korupsi untuk membayar kembali utang sang kepala daerah.

Jadi, selama biaya politik untuk Pilkada itu sangat besar, kasus suap kepala daerah akan terus bermunculan.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.