Dark/Light Mode
Sebelumnya
Amerika Serikat, dalam Laporan Praktik Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia juga menyorot kasus Lili.
Amerika Serikat sendiri bukanlah negara yang sempurna dalam praktik HAM. Tapi, bukan berarti laporannya tak bermakna. Laporan itu bisa menjadi introspeksi bahwa standar etika dan moral pejabat kita sedang bermasalah.
Apalagi lembaga sekelas KPK, penjaga marwah anti korupsi di Indonesia, perlu standar yang sangat tinggi. Kalau tidak, pepatah “guru kencing berdiri, murid kencing berlari,” bisa menjadi-jadi.
Bisa pula muncul pembenar: Kalau pejabat KPK saja bisa begitu, maka yang lain pun bisa melakukan hal serupa. Bahkan lebih. Kalau pejabat KPK saja standarnya rendah, apalagi yang bukan KPK?
Baca juga : Gaduh Yang Memecah Fokus
Kalau “prinsip” atau pembenar itu tumbuh berjamaah, bisa menjadi sistem umum yang berlaku di Indonesia. Maka, banalitas kejahatan tumbuh subur dimana-mana. Sampai ke daerah dan pelosok.
Dampaknya, bangsa ini akan terus berjalan mundur dalam pemberantasan korupsi. Seperti istilah BEM UI dalam sebuah video yang baru mereka luncurkan: Menuju Indonesia Mundur.
Baca juga : "Tak Percaya Ucapan Sendiri"
Sedangkan kita tahu, kebocoran APBN di Indonesia, seperti disinyalir para pakar, sangatlah besar: sekitar 30 persen. Bahkan ada yang memprediksi, persentasenya lebih besar lagi dari total anggaran belanja negara yang mencapai 2,714 triliun rupiah.
Kebocoran itu bisa jadi akumulasi dari “pelanggaran-pelanggaran etik”, termasuk yang kecil-kecilan di berbagai lembaga. Pelanggaran yang dilakukan karena berkembangnya prinsip “KPK saja begitu…”. (*)
Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News
Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
