Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

"KPK Saja Begitu…"

Minggu, 17 April 2022 06:54 WIB
SUPRATMAN
SUPRATMAN

RM.id  Rakyat Merdeka - KPK bukan lembaga biasa. Butuh “manusia setengah dewa” di lembaga tersebut. Dapat hadiah tiket saja jadi masalah. Apalagi lebih dari itu. Memang begitulah standar etika yang perlu dicontohkan lembaga anti korupsi.

Kasus tiket ini menimpa Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Dia dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK atas dugaan menerima tiket premium, juga fasilitas hotel untuk nonton MotoGP Mandalika, Maret 2022 lalu di NTB.

Dewas bekerja mulai awal April 2022. Mereka mengumpulkan keterangan dan dokumen serta memeriksa saksi. Hasilnya, belum diumumkan.

Baca juga : Tok! Sudahlah!

Sebelumnya, Lili pernah dilaporkan ke Dewas KPK. Kasusnya: berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di KPK.

Putusan Dewas, Lili melanggar etik. Hukumannya: pemotongan gaji pokok sebesar 1,85 juta rupiah selama setahun. Walau dipotong, gaji dan tunjangan Lili masih lebih dari seratus juta rupiah sebulan.

Ini bukan soal Lili semata. Ini masalah integritas dan standar moral serta etika yang perlu ditunjukkan para pejabat kita.

Baca juga : Gaduh Yang Memecah Fokus

Lagi-lagi, kita ambil contoh Jepang. Makiko Yamada, Kepala Humas Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga, mengundurkan diri karena ketahuan ditraktir makan malam oleh satu perusahaan.

Kejadiannya, Maret 2021 lalu. Kalau dirupiahkan, traktirannya senilai 9,3 juta. Yang mentraktir, putra Perdana Menteri, Seigo Suga. Ini jadi kasus heboh di Jepang.

Mantan Dubes Indonesia di AS, Dino Patti Djalal, juga pernah menceritakan mengenai standar etika pejabat di Amerika Serikat.

Baca juga : "Tak Percaya Ucapan Sendiri"

“Sewaktu saya bertugas sbg Dubes di AS, utk ngajak pejabat Gedung Putih ke Starbucks aja harus bayar sendiri2 dan harus dibuktikan dengan receipt,” ungkap Dino lewat akun twitternya.

Kita suka malu sendiri melihat tingginya standar etika para pejabat di negara maju. Rasanya kita jauh tertinggal. Bahkan mengalami kemunduran.

Dulu, kita punya semboyan “maju tak gentar membela yang benar”. Sudah beberapa dekade ini semboyan itu diplesetkan menjadi “maju tak gentar membela yang bayar”. Perubahan ini terdengar lucu, tapi bisa mencerminkan perubahan bangsa ini.
 Selanjutnya 

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.