Dark/Light Mode

Hasil Rekapitulasi KPU
Pemilu Presiden 2024
Anies & Muhaimin
24,9%
40.971.906 suara
24,9%
40.971.906 suara
Anies & Muhaimin
Prabowo & Gibran
58,6%
96.214.691 suara
58,6%
96.214.691 suara
Prabowo & Gibran
Ganjar & Mahfud
16,5%
27.040.878 suara
16,5%
27.040.878 suara
Ganjar & Mahfud
Sumber: KPU

Mewaspadai Aksi 'Perampokan' BLT

Senin, 5 September 2022 06:10 WIB
BUDI RAHMAN HAKIM
BUDI RAHMAN HAKIM

RM.id  Rakyat Merdeka - Pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM. Sebagai kompensasi bagi masyarakat kecil, Pemerintah sudah mulai menyalurkan Bantuan Langsung Tunai alias BLT. Bahkan, untuk beberapa daerah, BLT sudah disalurkan beberapa hari sebelum keputusan kenaikan harga BBM diumumkan.

Sebagian pakar menganggap, pembagian BLT ini langkah yang tepat. Dengan BLT ini, beban rakyat dalam menghadapi kenaikan harga BBM agak sedikit berkurang.

Baca juga : BLT = Bantuan Langsung Tandas

Agar benar-benar bisa mengurangi beban rakyat, pembagian BLT ini harus diawasi dengan ketat. Sebab, seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya, banyak pihak yang suka mengail di air keruh. Mencari kesempatan di dalam kesempitan. Mengambil untung di atas penderitaan orang lain.

Di tengah ancaman krisis ekonomi, banyak oknum yang mengkapitalisasi situasi ketidakberdayaan masyarakat. Mereka memanfaatkan situasi darurat untuk melakukan maksiat kekuasaan. Mereka mengharap ada fleksibilitas dalam proses audit laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D). Sekali lagi, atas nama emergency situasi. Untuk kecepatan, meski akhirnya kedodoran dalam hal ketepatan. Justru sinilah problemnya.

Baca juga : Telur ``Emas``

Kecepatan ini terkait dengan kemendesakan. Soal perut kelaparan. Oleh karenanya, dana mesti segera disalurkan kepada para pihak yang membutuhkan. Problemnya, database orang yang membutuhkan inilah yang kacau balau.

Kekacaubalauan database inilah menjadi room bagi penyimpangan. Dimanfaatkan betul untuk membelokkan saluran anggaran untuk memperkaya diri. Dan itu sudah terjadi, namun sayang tidak bisa dilacak dengan kegiatan audit independen.

Baca juga : Kalender Rp 1 M

Kalau sudah seperti ini, kita hanya bisa mengutuk. Kekejian mereka cepat atau lambat akan ketahuan, terjerat perkara hukum. Ada yang akhirnya diadili, namun sayang banyak juga yang bebas tuntutan. Opsi hukuman mati amatlah tepat digaungkan dan diwujudkan untuk mereka perampok dana bantuan sosial.

Kita berharap, sesungguhnya ancaman krisis ekonomi ini meningkatkan kepekaan hati. Sensitif terhadap penderitaan orang lain. Peduli pada kesengsaraan orang lain. Dan sikap jiwa itu bersemayam di jiwa para pemimpin dan seluruh aparatur abdi negara. ■

Update berita dan artikel RM.ID menarik lainnya di Google News

Dapatkan juga update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari RM.id. Mari bergabung di Grup Telegram "Rakyat Merdeka News Update", caranya klik link https://t.me/officialrakyatmerdeka kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.